Oleh Qin Yufei

Selama bertahun-tahun, ketika ekonomi Tiongkok mengalami pelambanan yang signifikan dalam pertumbuhannya. Otoritas Beijing selalu menggunakan jurus berupa stimulasi fiskal untuk menjaga agar roda lembaga keuangan negara tetap bisa berputar. Celakanya, banyak ekonom yang ikut beranggapan bahwa cara ini sepertinya yang paling efektif.

Namun sekarang, kenyataan yang muncul justru kejam. Bloomberg dalam laporannya menyebutkan, Kondisi keuangan publik Tiongkok sekarang sudah lebih buruk daripada yang umum perkirakan. Dengan naiknya jumlah hutang dan pelambanan ekonomi, tampaknya kemampuan pemerintah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi akan ikut melemah. Dengan tidak jalannya reformasi maka konsekuensinya akan semakin serius.

IMF menyebutkan, defisit anggaran Tiongkok terhadap PDB tahun ini akan tetap berada di 3 %. Sedangkan perbandingan antara hutang dengan PDB masih tetap terjaga di 46.8 %. Tiongkok berada di urutan ke 100 dari 184 negara. Jadi bila dilihat dari tabel ini, Tiongkok dianggap masih mampu bertahan dalam kondisi ekonominya yang sedang melamban.

Tetapi kenyataannya menunjukkan lebih buruk. Bloomberg dalam laporannya menyebutkan bahwa angka yang digunakan oleh IMF hanya untuk menutup-tutupi isu hutang pemerintah pusat Tiongkok. Jumlah itu belum termasuk hutang pemerintah daerah. Jadi ini adalah sebuah kelalaian besar yang dibuat IMF. Jangan lupa bahwa 80 % dari belanja publik Tiongkok selama ini dikeluarkan dari kas pemerintah daerah. Misalkan saja beban hutang tahun ini berada di tingkat paling tinggi yakni RMB 16 triliun, maka hutang pemda Tiongkok akan mencapai 47 % dari PDB mereka.

Namun, asumsi tersebut dianggap perkiraan yang lebih mengecilkan tingkat hutang yang sebenarnya. Kantor Audit Nasional dalam pemeriksaannya pada tahun 2013 menemukan jumlah hutang mencapai RMB 18 triliun. Dengan kata lain bahwa jumlah hutang pemda 3 tahun yang lalu sudah melampaui batas hukum 2015. Sejak itu, kondisi keuangan pemda akan terus memburuk.

IMF tahun lalu memperkirakan bahwa jumlah defisit fiskal Tiongkok tahun ini bisa mencapai 10 % dari PDB. Goldman Sachs baru-baru ini menyebutkan bahwa proporsi itu sudah mencapai 15 %. Mereka mengisyaratkan bahwa jumlah defisit Tiongkok saat ini boleh dibandingkan dengan jumlah defisit AS saat krisis moneter tahun 2008.

“Bahkan lebih buruk” katanya.

Bloomberg melaporkan, untuk menghindari terjadinya peningkatan jumlah hutang, pemerintah daerah sering menggunakan off-balance sheet untuk mencatat kelebihan pinjaman, dan atau membentuk kerjasama dengan perusahaan BUMN agar pinjaman bisa dicatatkan dalam akun investasi. Tahun lalu, peningkatan jumlah hutang pemerintah daerah begitu menakjubkan, memaksa otoritas Beijing untuk memeras otak, menciptakan sarana Debt for Equity Swap (penukaran dari hutang menjadi ekuitas).

Sementara itu, investor dan lembaga rating juga dibuat sulit dalam membedakan antara hutang swasta dengan pemerintah. Sehingga dunia luar sering mengasumsikan dengan pinjaman yang diperuntukkan untuk perkembangan perusahaan BUMN atau bidang usaha yang berkaitan dengan strategi militer, itu merupakan pinjaman dan ditanggung pemerintah. Meskipun hanya sebuah asumsi, tetapi sampai sekarang masih dinilai cukup akurat.

Karena takut memicu krisis, maka pemerintah belum berani menunjuk sebuah perusahaan raksasa untuk mengemban tugas ini, takut bangkrut. Tetapi yang pasti adalah sistem perbankan Tiongkok menghadapi tekanan yang terus meningkat, dengan naiknya jumlah hutang publik, maka kemampuan penyelamatan menghadap krisis dari pemerintah kian hari akan kian menurun.

Laporan menyebutkan, otoritas Beijing dapat saja mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kekacauan ini. Pertama adalah melakukan deleveraging. Namun, membatasi pinjaman pemda hanya akan mendorong mereka untuk mencari cara dalam menutup-nutupi jumlah hutang yang jelas akan mempersulit pengelolaannya nanti. Langkah lainnya adalah, membiarkan perusahaan zombie gulung tikar, memperlambat pertumbuhan investasi termasuk pertumbuhan PDB. Walau ini akan memicu resiko berupa gejolak sosial dan mungkin kerusuhan massal.

Sebaliknya, otoritas Beijing lebih mengharapkan teori ekonomi multiplier investasi Cairns bisa menjadi cahaya terang bagi ekonomi Tiongkok sekarang. Teori ini mengambil pendekatan mengatasi masalah melalui stimulasi, seperti yang pernah terjadi 10 tahun lalu. Tetapi ini adalah periode yang unik, pemerintah mau tak mau harus mengakui bahwa sejarah (kondisi atau kesempatan) mungkin tidak terulang.

Jika demikian, maka jumlah hutang bermasalah yang menumpuk setinggi gunung ini dan dampak guncangannya terhadap sistem keuuangan Tiongkok akan membuat pemerintah Tiongkok semakin tidak stabil. Para investor yang bersikap pesimis memprediksikan devaluasi mata uang Renminbi besar-besar dan krisis perbankan akan terjadi di Tiongkok. Jika ekspansi pinjaman tidak bisa berlangsung selamanya, maka itu harus berhenti entah mau dengan cara sukarela atau dipaksa. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular