JAKARTA – Tim yang dibentuk oleh Komisi Nasional HAM RI menggelar secara langsung atas kejadian amuk massa berujung pengrusakan dan pembakaran vihara serta kelenteng di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Tim Komnas HAM menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM bermula provokasi ujaran kebencian sebagaimana adanya larangan UU atas diskriminasi terhadap ras dan etnis.

Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Tanjungbalai, Natalius Pigai mengatakan perstiwa kerusuhan massa di Tanjungbalai sudah ditemukan adanya bukti permulaan untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM. Menurut Pigai, ujaran kebencian atas ras dan etnis menyebabkan terjadinya kerusuhan massa.

“Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijamin UU,” kata Natalius Pigai dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Pigai menambahkan ujaran kebencian menyebabkan pengrusakan dan pembakaran rumah dan rumah ibadah etnis Tionghoa. Hal tersebut tidak sejalan dengan larangan untuk melakukan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3, dan 4 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Atas kasus ini, tim Komnas HAM juga menyimpulkan adanya kelalaian pihak Kepolisian Resort Tanjung Balai hingga intelijen maupun yang berbatasan dengan Tanjungbalai dalam antisipasi kerusuhan massa yang berbau Suku, Agama dan Antar Golongan (SARA).

Tim penyelidikan menyimpulkan rentang awal kejadian hingga waktu terjadinya kerusuhan menjadi bahan pertanyaan tim investigasi Komnas HAM. Dalam kejadian ini, tim menilai kelambanan dalam mengantisipasi jumlah massa hingga mencapai ribuan orang menjadi permasalahan dari aparat keamanan.  Menurut Pigai, tim juga menyebut kehadiran aparat ketika pembakaran belasan tempat ibadah dibakar beberapa jam sebelumnya.

Berikut empat rekomendasi Komnas HAM atas kasus kerusuhan di Tanjungbalai :

  1. Komnas HAM RI meminta proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepolisian Resor Tanjung Balai tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan serta menghormati hak asasi manusia yang melekat pada para tersangka;
  2. Komnas HAM RI meminta Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk mencari tahu dan memutus rantai komunikasi yang berorientasi pada kebencian ras, etnis, dan Agama;
  3. Komnas HAM RI meminta Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kota Tanjung Balai melakukan reintegrasi sosial antar etnis dan antar Agama pasca peristiwa perusakan dan pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai. Hal ini penting mengingat peristiwa yang berorientasi pada kebencian etnis dan Agama di Tanjung Balai bukan yang pertama kali terjadi, sebelumnya pernah terjadi pada kurun waktu Tahun 1979, 1989, 1998, dan terakhir 2016. Proses reintegrasi sosial harus dipimpin oleh Pemerintah dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat dan tokoh Agama di Tanjung Balai.
  1. Komnas HAM RI meminta Pemerintah baik itu Pemerintah Pusat maupun daerah termasuk Kepolisian untuk memastikan jaminan rasa aman, nyaman serta memastikan tidak terulangnya kembali peristiwa yang sama di masa yang akan datang.

Keputusan untuk melakukan kegiatan pemantauan dan penyelidikan kasus Tanjungbalai telah melalui proses pengamatan dan pengkajian atas berbagai bukti awal yang telah dimiliki oleh Komnas HAM.  Langkah ini berdasarkan sesuai kewenangan Komnas HAM RI sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) dan Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (asr)

Share

Video Popular