Oleh Gu Qinger

Otoritas Beijing kini menerbitkan sebuah ‘Daftar Negatif’ yang digunakan untuk menyaring siapa saja wakil rakyat yang pantas masuk NPC dan CPPCC, dan siapa-siapa yang seharusnya keluar dari kedua lembaga tersebut.

Otoritas menetapkan, para pejabat PKT pemegang kewarganegaraan asing tidak lagi diijinkan  untuk memegang jabatan atau jadi anggota di lembaga NPC dan CPPCC.

Laporan VOA pada 12 Agustus menyebutkan, untuk pertama kalinya otoritas Beijing menggunakan ‘Daftar Negatif’ sebagai alat untuk menyaring para pejabat yang sudah tidak cocok lagi diangkat sebagai wakil rakyat di NPC (National People’s Congress. Lembaga negara tertinggi dan satu-satunya dewan legislatif di RRT) dan CPPCC (Chinese Peoples’s Political Consoltative Conference. Lembaga penasihat politik RRT).

‘Daftar Negatif’ yang berisikan 15 butir kriteria itu termasuk mereka yang memiliki kewarganegaraan asing, yang tidak bermoral, yang pernah bertugas di kedua lembaga tersebut tetapi tidak menjalankan tugas dengan baik, meminjam uang upah secara tidak bertanggung jawab dan sebagainya.

Akhir tahun ini Pemda Tiongkok akan menyelesaikan pemilihan wakil rakyat yang akan didudukkan di lembaga NPC dan CPPCC. Sebelum ini sering terjadi skandal memalukan yang timbul dari mereka. Dalam Dwi Konferensi yang diselenggarakan setiap tahun itu, masalah anggota lembaga yang memegang kewarganegaraan asing itu terus menjadi bahan pembicaraan dan  perhatian publik.

Dalam pemungutan suara untuk memilih wakil rakyat propinsi Hunan di NPC yang diadakan di kota Hengyang pada 28 Desember 2012 – 3 Januari 2013, ditemukan adanya penyuapan dengan motif memanipulasi suara yang melibatkan lebih dari 500 orang pejabat daerah termasuk para eksekutif perusahaan besar dengan uang berjumlah 110 juta Renminbi. Insiden serius ini sempat mengguncangkan para pemimpin di Zhongnanhai. Dan insiden ini juga merupakan skandal suap terbesar sejak berdirinya Partai Komunis Tiongkok/PKT.

Selain itu, pada November 2014, kasus suap untuk memanipulasi suara yang dilakukan oleh Komite PKT Kota Nanchong tertangkap media dan diekspos secara luas. Media Daratan pada saat itu menyebutkan bahwa insiden suap itu sempat memicu kemarahan besar para  pemimpin pusat di Zhongnanhai. Selanjutnya, Pusat dan Daerah mengirim tim yang terdiri dari 200 orang lebih untuk melakukan investigasi. Kasus itu juga melibatkan sejumlah pejabat pemerintah kota Nanchong sehingga mutasi personil besar-besaran tak dapat dihindari.

90 % kerabat dari pimpinan atau anggota Komite Sentral telah bermigrasi

Dahulu kongres NPC sering juga dijuluki sebagai pertemuan bagi mereka untuk “unjuk jari tangan tanda setuju”, tetapi sejak beberapa tahun lalu, julukannya berubah menjadi pertemuan internasional karena sebagian besar anggotanya sudah memiliki kewarganegaraan asing. Dahulu CPPCC dijuluki sebagai ‘vas bunga’, atau “wadah mempersatu pandangan politik”, sekarang CPPCC berubah menjadi Klub Entertainmen Internasional.

Di daratan Tiongkok, tidak saja kerabat dari pejabat biasa yang bermigrasi ke Negara Barat, bahkan termasuk kerabat dari sejumlah besar pejabat yang duduk di komite sentral.

Sebuah artikel dalam majalah ‘Dongxiang’ Hongkong terbitan 2012 menggunakan data yang dikumpulkan oleh otoritas internal PKT pernah menyampaikan bahwa hasil survei menemukan 90 persen kerabat dari pejabat yang duduk di komite sentral telah bermigrasi atau setidaknya sudah memiliki kewarganegaraan asing.

Artikel tersebut mengutip laporan yang tercantum dalam ‘Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Keimigrasian’ mengungkapkan bahwa sejumlah warga Tiongkok setelah memperoleh kewarganegaraan asing, mereka tidak melapor, bahkan mempertahankan kartu identitas penduduk Tiongkok untuk terus menikmati kesejahteraan yang diberikan pemerintah Tiongkok dan mengambil uang pensiunan. Orang-orang seperti ini diperkirakan mencapai lebih dari 8 juta.

Artikel sebelumnya juga mengatakan bahwa hingga 31 Maret 2012,  tercatat 187 orang anggota komite sentral, 152 orang anggota pengganti dan 113 orang anggota komisi pengawasan kedisiplinan dari Komite Sentral angkatan Sidang Paripurna ke 17 PKT memiliki kerabat langsung yang sudah tinggal, bekerja di negara Barat atau sudah memiliki kewarganegaraan asing.

Hasil penelitian bagian riset dari Dewan Negara, bagian urusan luar negeri dari Departemen Keamanan dan Ketertiban Publik juga Departemen Luar Negeri semua menunjukkan bahwa kerabat dekat dari pejabat tinggi tingkat provinsi yang memiliki dwi kewarganegaraan terus bertambah dari tahun ke tahun.

Bahkan para pejabat yang sudah pensiun dari tingkat itu saja ada sekitar 56.000 – 60.000 orang yang berdwikewarganegaraan. Survei tahun 2012 menunjukkan,  kerabat dekat dari 18.000 – 20.000 orang pejabat tinggi tingkat propinsi yang masih aktif sudah memiliki dwikewarganegaraan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh PKT untuk semua departemennya pada Desember 2014 menemukan, Tiongkok memiliki 32 juta lebih pejabat tingkat divisi ke atas yang dijuluki ‘Pajabat Sebatangkara’.

Pada Januari tahun ini, Presiden Xi Jinping dalam pidatonya kembali menegaskan pentingnya disiplin dan tata tertib yang perlu ditaati oleh semua pejabat PKT. Ia mengatakan bahwa beberapa keluarga tidak melaporkan kejadian besar dalam rumah tangganya, seperti perkawinan atau perceraian, sehingga bagian personalia tidak tahu menahu. Ada juga pejabat yang sampai memiliki beberapa buku paspor dengan identitas palsu.

“Jika yang bersangkutan memahami aturan, ia seharusnya memberi laporan kepada instansinya bukan malahan merahasiakan. Mereka itu pertama, tidak memahami aturan dan kedua sangat kuat diduga menyembunyikan sesuatu yang takut diketahui orang lain,” katanya.

Hasil penelitian Komite Politbiro PKT pada pertengahan Juni tahun lalu menyimpulkan 6 faktor yang bisa menyebabkan jatuhnya PKT. Selain itu, juga disebutkan bahwa krisis politik dan sosial kini sedang dengan cepat melebar. Keadaan ini mendesak Xi Jinping untuk terus mengingatkan bahwa krisis bisa membuat pembubaran PKT menjadi kenyataan. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular