JAKARTA – Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi atas kinerja lemabaga DPR RI yang memegang amanah Undang Undang Dasar 1945 untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam hal ini yang terpenting adalah soal kualitas bukan terletal pada kuantitas.

“Kita menyadari yang penting bukan banyaknya Rancangan Undang-Undang yang disahkan menjadi Undang-Undang, tetapi kualitas dan manfaat dari undang-undang itu bagi rakyat,” Presiden Jokowi dalam pidato di hadapan Sidang Tahunan MPR RI, di Ruang rapat paripurna I Gedung MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Jokowi dalam pidatonya menyampaikan, selama 2016 ini, DPR bersama Pemerintah telah menyelesaikan 10 Rancangan Undang-Undang untuk disahkan menjadi Undang-Undang. 10 RUU tersebut antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang menjamin upaya pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi rakyat.

RUU lainnya adalah Undang-Undang tentang Amnesti Pajak yang mendukung sumber penerimaan negara; serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam sebagai bagian dari upaya pemajuan kesejahteraan nelayan serta sektor kemaritiman di Tanah Air.

Tak hanya soal legislasi, Presiden juga menyampaikan pelaksanaan fungsi anggaran, DPR bersama Pemerintah yang saat ini sedang membahas RUU tentang APBN 2017 dan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2015.

Menurut Jokowi, DPR dan Pemerintah, berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran tahun 2017 disusun dengan cermat demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Jokowi mengaskan, anggaran itu harus mengikuti program-program prioritas serta Tidak boleh lagi sekedar dibagi rata ke unit-unit kerja.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah mendorong optimalisasi pemeriksaan BPK, serta optimalisasi peran komisi dan anggota Dewan. DPR juga telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para pejabat negara yang diajukan oleh Pemerintah. (asr)

Share

Video Popular