JAKARTA – Komnas Perempuan mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-71 tahun kepada segenap rakyat Indonesia. Komnas Perempuan mengapresiasi komitmen rakyat Indonesia yang teguh memegang konsensus kebangsaan dengan merawat kebhinekaan, keragaman, serta rasa kesatuan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh para pendiri bangsa ini.

Meski demikian, Ketua Komnas Perempuan Azriana menuturkan Komnas Perempuan menyayangkan, pemerintah dan pemerintah daerah yang seharusnya tegak berdiri di atas Konstitusi, tetapi  terlibat dalam tindakan inkonstitusional, bahkan menggunakan kekuasaan untuk melegitimasi tindakan inkonstitusional, melalui kebijakan yang dikeluarkan.

“Komnas Perempuan menyesalkan dari 3.134 peraturan daerah (perda) yang dibatalkan Menteri Dalam Negeri pada Juni 2016, seluruhnya berkaitan dengan investasi dan perizinan, tidak satupun kebijakan yang diskriminatif,” kata Azriana dalam rilisnya, Jumat (19/8/2016).

Menurut dia, keragu-raguan Menteri Dalam Negeri menggunakan mekanisme pembatalan terhadap peraturan daerah yang diskriminatif atas dasar agama, keyakinan/kepercayaan dan gender,  menunjukkan ‘kegamangan’ pemerintah dalam melihat tindakan-tindakan inskonstitusional, sehingga ragu memperjuangkan konstitusi sebagai mandat yang diemban.

Komnas Perempua bependapat situasi ini harus segera diakhiri, pemerintah perlu mempelajari dengan baik dampak panjang, jika kebijakan-kebijakan diskriminatif ini masih terus mendapatkan legimitasi. Negara perlu menyadari keruntuhan bangsa dimulai dari runtuhnya rasa keadilan yang seharusnya diberikan bagi seluruh warga negara, sebagaimana yang telah dijamin dalam konstitusi.

Menurut Azriana, bangsa Indonesia bisa terus menuju pada kehancuran jika kebhinekaan yang menjadi jatidiri bangsa terus dihadap-hadapkan dengan pemaksaan penyeragaman, baik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ataupun dilembagakan oleh negara.

Komnas Perempuan akan terus melakukan pendokumentasian terhadap kebijakan diskriminatif dan kondusif baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk menemukan pola dan kecenderungan penggerusan hak konstitusional warga, khususnya perempuan.

Azriana berkata dokumentasi ini,  akan digunakan sebagai alat untuk terus mendorong pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan kebijakan diskriminatif atas dasar agama, keyakinan/kepercayaan dan gender, serta melakukan perbaikan atas dampak yang ditimbulkan.(asr)

Share

Video Popular