MEDAN – Setelah minggu lalu berhasil mengamankan Rp 3,3 miliar pangan ilegal di Kota Dumai, Riau, Balai Besar POM (BBPOM) di Medan, Sumatera Utara  mengamankan sebanyak 223.050 kemasan pangan ilegal dan 1.255 rol label kemasan dengan nilai keekonomian mencapai Rp 5 miliar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kepala Badan POM, Penny Lukito mengatakan temuan ini adalah suatu bentuk pelanggaran dan merupakan kejahatan kemanusiaan. Pasalnya, kata Penny, panganan tersebut belum memperoleh izin edar serta tidak terjamin keamanan, mutu dan  gizi yang terkandung dalam pangan.

“Bisa zat apa saja yang dicampurkan ke dalamnya. Tentu saja dengan begitu produk-produk ini berpotensi membahayakan konsumen, terutama jika sampai dikonsumsi oleh anak-anak”, jelasnya saat sidak di Medan, Jumat (19/8/2016).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim BBPOM di Medan, PT. Sari Kebun Alam Indonesia memproduksi 15  jenis minuman ringan. Dari 15 jenis produk tersebut, 10 jenis diantaranya belum terdaftar di Badan POM, tetapi pada kemasan mencantumkan nomor fiktif. Sementara, 5  jenis produk lainnya terdaftar sebagai Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Namun penggunaan nomor tersebut tidak sesuai dengan peraturan karena berdasarkan investasi modal kerja dan luas wilayah pemasarannya, perusahaan tersebut telah berbentuk Badan Usaha dan bukan  merupakan Industri Rumah Tangga.

pangan ilegal yang ditemukan di Deli Serdang, Sumatera Utara 19 Agustus 2016 (BPOM)
pangan ilegal yang ditemukan di Deli Serdang, Sumatera Utara 19 Agustus 2016 (BPOM)

Sebagai tindak lanjut terhadap temuan ini, telah dilakukan penyitaan atas seluruh barang bukti. Kepada pemilik sarana akan dilakukan proses penyidikan karena telah melanggar Pasal 142 Undang Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp  4 miliar.

Upaya pemberantasan produk obat dan makanan ilegal terus dilakukan Badan POM, diantaranya melalui peningkatan kemandirian pelaku usaha melalui simplifikasi prosedur registrasi dan sertifikasi serta regulatory assistance yang efektif; perkuatan pengawasan melalui revitalisasi Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Langkah lainnya adalah peningkatan kepatuhan pelaku usaha, peningkatan partisipasi publik, serta peningkatan kemampuan laboratorium sebagai penunjang hasil pengawasan; sinergi kemitraan; serta deregulasi dan debirokratisasi dengan penyelenggaraan sistem koordinasi  satu pintu yang dapat diakses secara elektronik melalui electronic National Single Window (e-NSW) prioritas untuk memberi kemudahan dan kepastian kepada para pelaku usaha.

Proses pendaftaran pangan mengacu pada Peraturan Kepala Badan POM dapat dilakukan secara online di website Badan POM. Pangan yang telah terdaftar di Badan POM dan memiliki nomor izin edar, berarti telah melalui evaluasi keamanan, mutu, manfaat serta labelnya. Hal ini menunjukkan pangan tersebut aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Sementara produk ilegal, selain merugikan kesehatan karena keamanan dan mutunya tidak terjamin, juga dapat merugikan ekonomi negara karena melemahkan daya saing produk dalam negeri. Pelanggaran terhadap ketentuan jaminan keamanan, mutu dan manfaat obat dan makanan adalah kejahatan kemanusiaan. (asr)

Share

Video Popular