Oleh: Zhou Xiaohui)

Menurut berita media ofisial RRT pada 14 Agustus 2016, Yu Zhengsheng selaku anggota Komisi Tetap Politbiro Partai Komunis Tiongkok/PKT merangkap Ketua Komisi Koordinasi Politik Nasional selama dua hari, 12-13 Agustus 2016, melakukan survey di Tibet. Ini memberi sinyal kepada pihak asing bahwa Rapat Beidaihe sudah berakhir paling lambat 11 Agustus dan tiga hari setelah berakhir, media massa pemerintah terus melontarkan pernyataan keras, sinyal yang disampaikan juga sangat jelas.

Pada 11 Agustus 2016, akun wechat berinisial “Learning Group” yang berorientasi merilis pernyataan Xi Jinping mempublikasi artikel berjudul “Ulasan Xi Jinping Bicara Peraturan PKT Lewat Kasus Wang Min”. Di dalam artikel itu dirangkum 6 aspek tentang kedisiplinan dan peraturan PKT, yang di dalamnya terdapat pernyataan keras yang sudah sering diulang: “Partai tidak akan mengijinkan timbulnya kelompokisme, kronisme, atau menggalang massa, jika terjadi maka akan dianggap sebagai pelanggaran disiplin politik”, “harus secara sadar menjadi ‘orang yang paham’ dalam hal politik”, “di dalam hukum, siapa pun tak boleh mengandalkan nasib, tidak bisa berharap pengecualian hukum, tidak ada ‘jimat sakti’ bebas hukuman, ‘raja yang kebal hukum’ juga tidak boleh ada”, “peraturan bukan sekedar boneka”, “kuncinya terletak pada penangkapan ‘oknum krusial’ pemimpin para kader”.

Pada 12 Agustus 2016 rubrik “Learning Progress” pada situs kantor berita Xinhua merilis serangkaian artikel “Singkirkan Ancaman Terbesar — Xi Jinping Bicara Anti-Korupsi”, kemudian media massa lain ramai-ramai ikut mengutip, ada yang bahkan memberi judul “Ancaman Terbesar PKT Adalah Korupsi, mengapa Xi Jinping Tingkatkan Gebrakan Anti-Korupsi?”

Artikel tersebut mengutip kembali semua “pernyataan keras” Xi Jinping saat bicara soal anti-korupsi pada berbagai event penting selama beberapa tahun terakhir.

Seperti pada peringatan “1 Juli” tahun ini, Xi Jinping untuk pertama kalinya menyatakan bahwa “ancaman terbesar yang dihadapi oleh PKT adalah korupsi”. Pada forum belajar bersama pertama kalinya pada Rapat Dewan Komisi Politbiro Pusat yang ke-18, Xi Jinping mengatakan, “Setumpuk fakta memberitahu kita bahwa korupsi semakin merajalela, pada akhirnya akan membinasakan negara dan partai!” Bagaimana mengakhiri korupsi?

Xi Jinping melontarkan serangkaian “kata-kata pedas”. Bersikukuh pada nol toleransi, “anak panah yang telah dilepas tidak bisa ditarik kembali, anti-korupsi tidak ada mantra penyetopan”, “tidak ada batas sampai ke jabatan paling tinggi sekalipun”,“semakin lama semakin disiplin, semakin lama anti-korupsi semakin ketat”.

Pada 14 Agurtus 2016, kantor berita Xinhua merilis berita berjudul “Xi Jinping Bicara Soal Disiplin Tinggi Memimpin Partai”, diutarakan mengenai “memimpin dan mengendalikan partai, harus dengan disiplin tinggi, kriteria disiplin harus diterapkan tuntas pada seluruh proses, untuk mencapai benar terkendali dan benar disiplin ketat, berani mengendalikan dan berani disiplin ketat, kendali jangka panjang dan disiplin jangka panjang”, “pengarahan ribuan kali masih lebih baik ketimbang dikenakan sanksi sekali”, dan dikatakan “basmi korupsi dengan tangan besi, dan spirit tidak kendor”, “tidak ada zona larangan, mencakup seluruh lini, dan nul toleransi”, “siapa pun tak boleh mengandalkan nasib, tidak bisa berharap pengecualian hukum, tidak ada ‘jimat sakti’ bebas hukuman, ‘raja yang kebal hukum’ juga tidak ada”.

Artikel juga secara khusus mengingatkan, selama 3 tahun terakhir ini, sudah lebih dari 100 orang “macan” dilengserkan, mencakup 31 kota dan propinsi. Di antaranya ada yang menjabat posisi penting dan banyak memiliki antek di tubuh partai, membahayakan keamanan politik partai dan Negara, ada yang pernah menjabat pada posisi penting pada divisi vital perekonomian negara, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Lengsernya para pejabat tinggi tersebut telah menimbulkan efek jera bagi yang lain.

Dari berbagai pernyataan keras yang dilontarkan oleh media massa pemerintah ini, terutama dalam waktu singkat tiga hari terakhir ini dua kali diulang bahwa siapa pun tidak bisa mengandalkan nasib, tidak bisa berharap pengecualian hukum, tidak ada ‘jimat sakti’ bebas hukuman, ‘raja yang kebal hukum’ juga tidak ada”, kita bisa menyimpulkan apa pun yang dibicarakan pada Rapat Beidaihe, mata panah anti-korupsi tetap diarahkan pada Jiang Zemin dan Zeng Qinghong, dan setelah Rapat Beidaihe akan terjadi aksi besar.

Pada artikel terdahulu penulis telah menjelaskan, yang dimaksud dengan ‘raja yang kebal hukum’ mungkin adalah Jiang Zemin dan Zeng Qinghong, di balik kata-kata Xi Jinping tersirat sinyal bahwa meskipun pernah menjabat sebagai pemimpin tertinggi PKT, tidak berarti “mahkota raja” itu tidak bisa dirampas, tidak berarti memiliki hak untuk kebal terhadap hokum. Ini sangat mendekati makna dari pernyataan yang dilontarkan Xi Jinping yakni “hukuman bisa menyentuh raja” dan “tak terbatas sampai jabatan paling tinggi sekalipun”.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Xi Jinping telah melakukan sejumlah tindakan, tak hanya mencengkeram kuat kekuasaan militer, juga terus menyingkirkan antek kubu Jiang di berbagai sektor, melemahkan pengaruhnya dalam hal politik, ekonomi, dan diplomatik. Semakin banyak saja pejabat tinggi dari kubu Jiang terutama para pejabat yang berhubungan dekat dengan Jiang yang telah diperiksa, mengenai Jiang Zemin dituntut oleh 200.000 orang praktisi Falun Gong, cemooh atau sindiran kepada Jiang oleh media massa sudah bukan hal baru, dan berita mengenai Jiang Zemin yang realitanya telah “dikenakan tahanan rumah” telah beredar di tengah masyarakat.

Sementara tanda-tanda akan diperiksanya Zeng Qinghong (tangan kanan Jiang) mulai terlihat seperti kalimat-kalimat ini, “terjadinya sesuatu pada bawahan dan orang dekatnya”, “dipanggil untuk tanya jawab oleh Komite Kedisiplinan Pusat”, dicekal ke luar negeri, diadukan, dan “menghilang” untuk jangka waktu panjang.

Tidak diragukan lagi bahwa Jiang dan Zeng telah diperiksa, hanya tinggal tunggu waktu diekspos saja.

Hal lain yang patut disoroti adalah, pada 10 Agustus lalu situs Komisi Disiplin Pusat menerbitkan artikel wawancara yang menyebutkan, selama semester pertama Komisi Disiplin Pusat telah menangani masalah penanganan kader, surat panggilan sudah dikeluarkan 507 kali, atau naik 60,4% dibandingkan tahun lalu di periode yang sama.

Pada malam hari yang sama, akun wechat “People’s Daily” menganalisa pernyataan itu, dan mengisyaratkan bahwa Wang Qishan pernah mengundang seorang atau beberapa orang pejabat tinggi, siapakah pejabat tinggi itu? Zeng Qinghong? Jiang Mianheng (putra sulung Jiang Zemin)?

Siapa pun itu, pernyataan keras yang dilontarkan oleh media ofisial pemerintah pasca Rapat Beidaihe adalah serupa. (sud/whs/rmat)

Share

Video Popular