JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi tudingan yang selalu disampaikan oleh kalangan pro tembakau.  Tudingan tersebut menilai YLKI sering diklaim sebagai lembaga yang tidak peduli pada konsumen perokok. Padahal YLKI seharusnya melindungi konsumen perokok, bukan malah mendukung kenaikan harga rokok.

Ketua pengurus harian YLKI, Tulus Abadi menegaskan lembaganya tentu sangat perhatian kepada konsumen perokok, bahkan bagi calon perokok. Menurut Tulus,  bentuk kepedulian dan perlindungan YLKI terhadap konsumen perokok/calon perokok tidak bisa disamakan dengan komoditas seperti makanan, minuman, obat-obatan atau bahkan sektor jasa.

Adapun Rokok, bagi YLKI bukan seperti produk lazimnya sebagaimana makanan dan minuman. Bahkan oleh pemerintah rokok justru dikenai cukai tak seperti produk makanan dan minuman yang umumnya dikenai pajak normal.

“Rokok itu produk tidak normal, terbukti rokok dikenakan cukai sebagai “sin tax” atau pajak dosa. Sedangkan pada komoditas normal seperti makanan, minuman, jasa dikenai pajak, bukan cukai, padahal pajak berbeda dengan cukai,” kata Tulus Abadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/8/2016).

Tulus lantas mempertanyakan kenapa mesti ada pajak dosa pada rokok, hal ini dikarenakan rokok menimbulkan dampak eksternalitas negatif bagi konsumennya, bahkan bagi perokok pasif dan lingkungan.

Oleh karena itu, bagi YLKI sebagai bentuk kepedulian serta perlindungan YLKI terhadap perokok adalah agar tidak makin terperosok oleh dampak negatif rokok.  YLKI menilai jika kemudian dikenakan harga mahal, maka akan dibatasi penjualannya, berikan peringatan kesehatan bergambar, larang total iklan dan promosinya termasuk tegakkan kawasan tanpa rokok.

“Jadi terkait wacana harga rokok Rp 50.000/bungkus, YLKI setuju dan bahkan mendorong, sebagai bentuk kepedulian YLKI untuk melindungi konsumen perokok, dan atau non perokok, terutama di kalangan masyarakat menengah bawah, anak-anak dan remaja,” ujarnya. (asr)

Share

Video Popular