JAKARTA – Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Bentrokan TNI AU dengan Warga Sarirejo dari Komnas HAM menyelesaikan hasil investigasi yang digelar sejak bentrokan terjadi 15 Agustus 2016.  Investigasi tim menyimpulkan bahwa TNI AU melakukan pelanggaran HAM terkait Hak untuk Hidup, tidak disiksa, rasa aman dan hak kepemilikan dalam kasus Sari Rejo, Medan, Sumatera Utara.

“Komnas HAM berkesimpulan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh TNI AU,” kata Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Bentrokan TNI AU dengan Warga Sarirejo, Natalius Pigai dalam jumpa pers di Gedung Komnas HAM,  Jakarta, Senin (29/8/2016).

Menurut Natalius, jaminan hak untuk hidup tercantum dalam Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya ayat (1) dan (2) dimana setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, serta berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia,  sejahtera lahir dan batin.

Bentrok yang terjadi antara Anggota TNI AU dengan warga Sarirejo dan mengakibatkan sedikitnya 20 orang luka-luka melanggar jaminan hak untuk hidup. Apalagi persoalan sengketa tanah yang terjadi membuat kehidupan warga menjadi terganggu dan tidak tenteram.

Pelanggaran hak untuk tidak disiksa karena adanya tindak penyiksaan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh Anggota TNI AU terhadap salah seorang warga yang diduga provokator merupakan pelanggaran hak asasi manusia atas hak yang tidak dapat dicabut (Non Derogable Rights) sebagaimana ketentuan Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik dan UU Nomor  5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan.

Selain itu, kekerasan verbal yang dilakukan Anggota TNI AU dapat dikategorikan sebagai bentuk perlakuan yang merendahkan martabat (degrading treatment).  Pasal 34 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Kewenangan penangkapan dan penahanan adalah Penyidik. Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh petugas POLRI. Sehingga, pihak TNI AU tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka tanpa bukti yang jelas.

Pelanggaran juga dilakukan atas hak atas rasa aman. Dalam kasus ini, segala tindakan Anggota TNI AU antara lain melakukan kekerasan, baik fisik maupun verbal, memasuki kediaman warga bahkan sampai merusak rumah dan harta benda warga hingga menimbulkan ketakutan dan rasa trauma warga, serta memasuki areal tempat ibadah tanpa menghormati adab yang berlaku dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Pelangaran lainnya terkait Hak atas Kepemilikan.  Temuan Komnas HAM, hancur dan rusaknya harta benda warga, termasuk rumah, kendaraan dan lainnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak atas kepemilikan yang dijamin dalam Pasal 36  UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Atas kekerasan oknum TNI AU terhadap warga dan jurnalis, Komnas HAM menyatakan :

1) Konteks sengketa lahan antara warga Sarirejo dengan TNI AU memiliki cara pandang dan persepsi yang berbeda atas penguasaan tanah seluas 260 hektar. Komnas HAM berkesimpulan bahwa cara pandang warga berpedoman pada asas historis, legalistik, dan faktual, sementara TNI AU hanya berdasarkan pada otoritas penguasaan lahan oleh Negara.

2) Komnas HAM berkesimpulan bahwa tindakan penganiayaan, penyiksaan, serta pengrusakan harta benda milik warga, jurnalis dan fasilitas umum dilakukan, terutama, oleh Anggota Lanud Kol. Soewondo, yaitu anggota TNI AU dan Paskhas, dibantu oleh Armed TNI AD.

3) Tindakan penanganan massa dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Anggota TNI AU Kol. Soewondo tidak sesuai dengan prosedur (improsedural) dan bertentangan dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI. Tidak prosedural TNI AU terdapat pada penanganan aksi penegakan hukum dalam menangani massa yang seharusnya meminta perbantuan secara resmi kepada pihak POLRI karena Komnas HAM telah memastikan bahwa blokade yang dilakukan oleh masyarakat tidak secara spesifik ada di dalam instalasi militer, namun areal publik/jalan raya akses masuk utama Bandara Polonia.

4) Tindakan kekerasan terhadap 2 orang jurnalis yang sedang meliput berita merupakan tindakan pembatasan kebebasan pers. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak setiap orang untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Hak ini pun secara tegas dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 Amandemen ke-4. Dengan kata lain, siapapun dapat berpendapat tanpa diintervensi. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh Anggota TNI AU terhadap kedua jurnalis tersebut adalah bentuk intervensi terhadap kebebasan tersebut.

Adanya tindakan pembatasan kebebasan berkekspresi dan berpendapat tersebut bertentangan dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, UU No. 9 Tahun 2008 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum, dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

5) Warga Sarirejo berjuang secara bersama-sama sebagai satu kesatuan komunitas, sehingga menyulitkan Anggota TNI AU untuk melakukan negosiasi, khususnya atas lahan yang akan dibangun rumah susun.

6) Komnas HAM berkesimpulan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh TNI AU.

Atas kasus kekerasan oknum TNI AU, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu menyampaikan permohonan maaf atas tindakan oknum TNI AU terhadap warga Sarirejo dan dua jurnalis. Atas kasus ini, Panglima TNI menyatakan sudah membentuk tim untuk melakukan investigasi kasus di Sarirejo, Medan, Sumatera Utara.

“Saya mohon maaf atas perbuatan yang kurang menyenangkan dari prajurit-prajurit saya. Saya sudah membentuk tim investigasi. Tim ini yang akan menyampaikan apa yang terjadi,” kata Panglima TNI, Kamis (18/8/2016). (asr)

Share

Video Popular