JAKARTA – Pemerintah menegaskan masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah Rp 4,5 per bulan tak perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, warga yang berpenghasilan ini juga tak perlu membayar Pajak Penghasilan (PPh). Apalagi mengikuti program Tax Amnesty atau pengampunan pajak.

“Sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 sebagai peraturan pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp4,5 juta per bulan tidak wajib mengikuti program amnesti pajak,” kata Direktur Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Ken Dwijugiasteadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Dirjen Pajak juga menjelaskan agar tak mempersulit, masyarakat  yang penghasilannya Rp 4,5 juta per bulan tak perlu punya NPWP, bayar pajak penghasilan. Apalagi  mengikuti Tax Amnesty, warga dengan penghasilan di bawah 4 juta ini juga tak perlu membuat SPT.

Secara rinci, Dirjen Pajak menjelaskan bahwa kelompok masyarakat termasuk PTKP Rp54 juta setahun adalah buruh, pembantu rumah tangga, nelayan dan petani, serta pensiunan yang hanya mengandalkan gaji pensiunan semata.

“Jadi lupakan pembantu rumah tangga, nelayan dan petani untuk ikut program Tax Amnesty,” tegas Ken. (asr)

Share

Video Popular