JAKARTA – Jaksa Agung M.Prasetyo dilaporkan oleh LBH Masyarakat ke Komisi Kejaksaan RI atas nasib terpidana mati Merri Utama yang hingga kini belum dikembalikan ke Lapas Wanita Tangerang di kantor Komisi Kejaksaan, Jakarta Selatan,  Selasa (30/8/2016).

Kuasa hukum Merri Utami, Arinta Dea dari LBH Masyarakat mengatakan setelah kliennya batal dieksekusi mati akhir Juli lalu, pihaknya langsung mengecek keberadaan kliennya dan menemui Merri Utami di LP Cilacap. Pada kesempatan itu, kuasa hukum Marri Utami memohon kepada Kepala Lapas Cilacap agar memindahkan Marri Utami ke Lapas Wanita Tangerang.

Setelah menyampaikan permohonan secara lisan dan tertulis, lanjut Arinta, pihaknya mendapat jawaban dari Kalapas Cilacap bahwa kewenangan pemindahan Marri Utami ke Lapas Tangerang masih berada di bawah koordinasi Jaksa Eksekutor. Selanjutnya pada 2 Agustus 2016, Arinta menuturkan pihaknya menemui Kejari Tangerang atas permohonan serupa, namun Kejari Tangerang menyatakan akan berkoordinasi ke Kejati Banten untuk diteruskan ke Kejagung.

Menurut Arinta dalam kejadian ini Kejaksaan tak responsif terhadap peristiwa dialami oleh Marri Utami. Semestinya Merri Utama langsung dikembalikan ke Lapas Tangerang setelah batal dieksekusi akhir Juli lalu sebagaimana kasus Marie Jane Veloso yang juga dibatal dieksekusi dan langsung dikembalikan ke LP Yogyakarta.

“Kejagung lambat tak responsif, bingung sendiri dengan kewenangannya, seolah-olah mau melepaskan tanggungjawabnya,” kata Arinta usai melaporkan Prasetyo ke Komisi Kejaksaan RI.

Kuasa Hukum Merri Utami menambahkan kliennya saat ini mengalami trauma akibat rencana eksekusi mati 29 Juli 2016 lalu. Adapun menurut Utami, kondisinya akan berlangsung pulih ketika dikembalikan ke Lapas Wanita Tangerang. Selain itu, Lapas Wanita Tangerang sudah menjadi rumaj dan komunitas yang dianggap bisa menjadi obat dalam memulihkan kondisi psikologisnya.

Selain itu, Merri Utami sudah mendaftarkan permohonan grasi melalui Pengadilan Negeri Tangerang sehingga memudahkan untuk penyampaian salinan keputusan Presiden tentang grasinya berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 UU No 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Bahkan rohaniawan yang sering mendampingi Merri Utami berdomisili di Jakarta sehingga akan memudahkan pembimbingan ketika Merri Utami berada di Lapas Wanita Tangerang.

Wakil Ketua Komisi Kejaksaan RI, Erna Ratnaningsih menuturkan setelah menerima laporan yang disampaikan ke Komjak, pihaknnya akan menggelar rapat pleno Komisi Kejaksaan sebagai tindakan penelaahan lebih lanjut. Menurut Erna, atas pelaporan ini Komjak akan bersikap serta mempertanyakan persoalan penempatan terpidana. Tak hanya jaksa, kata Erna, kasus ini juga berkaitan dengan Dirjen Lapas terkait penempatan terpidana.

Atas permohonan untuk dikembalikan ke Lapas Wanita Tangerang, Erna menilai merupakan sebagai hak pribadi unutuk mengajukan permohonan. Namun demikian, tambah Erna, terdapat kewenangan dari Lapas terkait penempatan terpidana. “Jika dia dikembalikan tentu ada pertimbangannya, kalau Komjak kita tak mempunyai kewenangan itu, harus di mana ditempatkan, tapi kita akan menanyakannya,” kata Erna usai menerima pelaporan LBH Masyarakat.

Atas kasus Merri Utami, sebelumnya Ketua Komnas Perempuan, Azriana menuturkan Negara harus mengkaji dan mempertimbangkan penundaan eksekusi, terutama kepada MU yang sedang mengajukan proses grasi akibat keterlambatan pemberitahuan penolakan PK.

Menurut Azriana, Merri Utami adalah perempuan mantan pekerja migran yang menjadi korban KDRT dan dipaksa menjadi pekerja migran oleh suami, dan berakhir dengan dijebak oleh sindikat narkoba internasional. “MU terindikasi korban perdagangan orang yang terjebak dalam sindikat narkoba,” kata Azriana, Selasa (26/7/2016).  (asr)

Share

Video Popular