JAKARTA –  Berdasarkan hasil rapat Komisi II DPR RI, Pemerintah dan Bawaslu memutuskan Komisi Pemilihan Umum untuk menerbitkan dalam PKPU tentang persyarakatan perserta Pilkada 2017. Pada rapat diputuskan terpidana percobaan dibolehkan mengikuti Pilkada.

“Sudah, Kalau terakhir ini sudah putuskan percobaan, yang tidak dipidana kurungan, bisa mendaftar,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay dalam keterangan yang diterima wartawan, Minggu (11/9/2016).

Hadar mengatakan selama pembahasan terjadi perdebatan alot antara sejumlah anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi yang menolak dan menyetujui terpidana percobaan boleh ikut Pilkada. Fraksi PDI-P, Nasdem dan PAN merupakan fraksi yang menolak poin tersebut.

Sama halnya, kata Hadar, KPU sudah sejak awal tak memiliki pandangan yang sama untuk meloloskan persyaratan bahwa terpidana termasuk terpidana percobaan boleh ikut Pilkada. Bahkan KPU secara tegas menyatakan tak  menyetujui terpidana menjadi peserta Pilkada. Namun demikian, dikarenakan hasil RDP mengikat bahwa terpidana percobaan diperbolehkan maka KPU harus mengikuti keputusan RDP.

Aturan terkait pencalonan di Pilkada tercantum pada Pasal 7 ayat 2 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Aturan inilah yang kemudian akan diturunkan dalam PKPU dan memunculkan perdebatan terkait terpidana ikut peserta Pilkada.

Pasal tersebut berbunyi “Calon gubernur dan calon wakil gubenur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus memenuhi ‘tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Sementara Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Julius Ibrani mengatakan berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota bahwa Pasal 7 Ayat (2) huruf g Undang-Undang sudah jelas menyatakan seseorang yang berstatus terpidana tidak dapat memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah.

Menurut Julius, UU sudah mengatur secara jelas terpidana apapun termasuk percobaan tak boleh mengikuti pilkada. Sedangkan yang diperbolehkan hanyalah mantan terpidana itu pun harus secara terbuka menyampaikan kepada publik.

“Artinya, seorang dengan status terpidana, berapa pun atau apa pun bentuk hukuman pidananya, dan masih menjalani hukuman, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah,” kata Julius ketika dihubungi wartawan.

Atas keputusan ini, Julius telah terjadi penyimpangan hukum dan perundangan-undangan tentang diloloskan terpidana percobaan menjadi peserta pilkada. Pada RDP pemerintah dan Komisi II DPR RI meminta terpidana percobaan diperbolehkan menjadi peserta Pilkada. (asr)

Share

Video Popular