JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung menghubungi Deputy Prime Minister Singapura Tarman Shanmugaratnam atas kabar adanya pelaporan ke pihak berwenang atas  WNI yang mengikuti program pengampunan pajak. Menteri Sri Mulyani meminta Wajib Pajak (WP) tak takut adanya ancaman dari otoritas di Singapura.

Hal demikian langsung disampaikan oleh Sri Mulyani dalam jumpa pers dengan sejumlah wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (15/9/2016) malam. Penjelasan Sri Mulyani secara khusus menanggapi tentang ada ancaman penyerahan data dugaan transaksi gelap khusus kepada peserta pengampunan pajak.

Sri Mulyani mengatakan ia mendapat berita dari berbagai sumber yang mengirimkan kepadanya tentang pembayar pajak Indonesia yang ingin melakukan tax amnesty merasa khawatir karena akan dilaporkan dalam financial action task force (FATF).

Berita ini, kata Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa pelaporan ini bisa dijadikan alasan untuk polisi Singapura melakukan investigasi. Selanjutnya, kata Sri Mulyani, wajib pajak yang sudah dilaporkan tersebut terlibat di dalam kegiatan kegiatan kriminal penghindaran pajak.

Setelah menerima kabar tersebut, Sri Mulyani langsung mengkonfirmasi kepada Deputy Prime Minister Singapura Tarman Shanmugaratnam. Penjelasan yang diperoleh Sri Mulyani mendapatkan Pemerintah Singapura melalui Monetary Authority of Singapore (MAS) mendukung program Amnesti Pajak dari Pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan bank sentral Singapura itu juga telah mengimbau kepada seluruh perbankan Singapura untuk memberikan dukungan kepada nasabah mereka yang akan mengikuti program Amnesti Pajak. Langkah ini dilakukan oleh para wajib pajak sebagai bentuk perbaikan pelaporan perpajakan.

Singapura, kata Sri Mulyani, memang memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan Financial Action Tax Force (FATF). Salah satunya adalah perbankan Singapura diwajibkan untuk melaporkan adanya transaksi yang dianggap mencurigakan. Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, langkah Singapura merupakan hal yang lazim dilakukan oleh seluruh negara anggota FATF, untuk mendeteksi adanya aktivitas keuangan ilegal, termasuk kegiatan pencucian uang.

Akan tetapi, kata Sri Mulyani, WNI yang ikut program Tax Amnesty dan sebelumnya menempatkan aset mereka di Singapura tidak bisa dikategorikan sebagai hal tersebut. Bahkan dalam hal iniprogram tax amnesty di Indonesia tidak bisa dijadikan alasan bagi para wajib pajak Indonesia untuk tidak ikut dalam program amnesty ini karena khawatir akan dilakukan pelaporan

“Di dalam konteks tax amnesty di Indonesia, Singapura dari sisi MAS menekankan bahwa keikutsertaan Warga Indonesia di dalam program tax amnesty Indonesia tidak bisa dianggap sebagai suatu tindakan yang bisa menarik atau memicu investigasi kriminal,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani dalam pernyataannya tetap mengharapkan kepada para pembayar pajak Indonesia untuk tetap menggunakan UU yang dberlakukan pemerintah dan kesepakatan untuk memperbaiki pelaporan pajak. Langkah ini tak lain untuk menyukseskan program amnesti  dalam rangka untuk membangun Indonesia. (asr)

Share

Video Popular