Oleh: Lin Xingjian

Presiden Filipina dalam waktu dekat berencana mengadakan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok untuk memperbaiki hubungan bilateral dan berdialog tentang sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Sekretaris Komunikasi Istana Malacanang (Presidential Communications Operations Office. PCOO) Martin Anderson dalam konferensi pers pada Kamis (22/9/2016) mengatakan bahwa Presiden Duterte berencana mengadakan kunjungan ke Vietnam kemudian ke Tiongkok pada pertengahan Oktober 2016 dan mengunjungi Jepang pada akhir bulannya.

Duterte yang sedang berada di propinsi Misamis Oriental untuk mengikuti acara peresmian proyek pembangkit listrik mengatakan, “Saya bersedia pergi ke Tiongkok untuk mengadakan dialog, dan saya akan membeberkan masalah begitu waktunya tepat”.

Tetapi ia juga membuat kondisi sebelum memastikan kunjungan, yaitu meminta pihak Tiongkok untuk mengembalikan kepada nelayan Filipina hak untuk menangkap ikan di perairan sekitar Pulau Huangyan.

Sejak April 2014, kapal penjaga pantai Filipina dan kapal patroli Tiongkok selama hampir 2 bulan berkonfrontasi di perairan dekat Pulau Huangyan, kapal patroli Tiongkok langsung menguasai Pulau Huangyan begitu kapal Filipina meninggalkan lokasi, lalu melarang nelayan Filipina mendekati pulau untuk menangkap ikan.

Tahun berikutnya, pemerintah Filipina mengajukan masalah tersebut ke Mahkamah Arbitrase Internasional yang hasil keputusannya sudah diumumkan pada Juli tahun ini. Mahkamah memutuskan bahwa batasan 9 garis yang dimiliki Tiongkok itu tidak berdasar dan berpengaruh hukum. Oleh karena itu Mahkamah mengakui hak-hak nelayan Filipina untuk menangkap ikan di sekitar Pulau Huangyan.

Rodrigo Duterte yang baru diangkat menjadi Presiden Filipina pada 30 Juni tahun ini, telah mengadakan kunjungan ke Laos dan Indonesia pada Agustus. Saat menghadiri KTT ASEAN di Laos, karena isu pembasmian narkoba di Filipina yang dianggap kontroversi dan melanggar HAM, Duterte sampai bertengkar dengan Presiden Obama.

Sikap Duterte sangat berbeda dengan presiden sebelumnya Aquino III yang cenderung  pro-AS. Kebijakan luar negeri Duterte adalah memihak Tiongkok dan menjauhi AS. Ia bermaksud membuka ‘dialog pintu belakang’ untuk memecahkan masalah sengketa Laut Selatan dan memperbaiki hubungan bilateral dengan Tiongkok.

Ia juga menuding AS melakukan pelanggara HAM di Filipina dan mengancam akan mengusir tentara AS yang ditempatkan di pangkalan militernya di wilayah selatan.

Duterte percaya bahwa Filipina tidak bisa sepenuhnya tergantung kepada AS untuk memecahkan masalah di Laut Tiongkok Selatan.

“Saya tidak berpikir bahwa orang Amerika akan berkorban untuk kita,” katanya. (Central News Agency/sinatra/rmat)

Share

Video Popular