Oleh: Fang Xiao

Baru-baru ini Ketua Partai Komunis Tiongkok/PKT, Xi Jinping mencopot Huang Xinguo, orang nomor satu kota Tian Jin, dan dengan intensif menangani kasus besar penyuapan pemilihan anggota kongres provinsi Liao Ning, kalangan asing menganggap badai anti korupsi sejak Kongres Nasional ke18 PKT telah memasuki tahapan baru.

Ahli anti korupsi pemerintah ada yang menyatakan, bila ingin mengatasi anti korupsi secara fundamental, Kongres Nasional PKT harus mendirikan “Komisi Kerja Anti KKN” dan perumusan “Undang-undang Anti Korupsi” serta melaksanakan “UU Deklarasi Pelaporan Kekayaan”

Bila Ingin Atasi Anti Korupsi Secara Fundamental Perlu 3 Tindakan Besar

Undang-undang anti KKN Korea Selatan yakni “Undang-undang Yoengran Kim” akan resmi dilaksanakan pada 28 September. Undang-undang itu menentukan, satu kali menerima harta yang bernilai melebihi 1 juta Won/RKW (Rp.12,84 juta) diancam hukuman pidana.

Pengalaman apa saja yang dapat diperoleh RRT dari proses anti KKN Korsel?

Media “Caixin Media”, RRT yang pro Xi Jinping melaporkan hasil wawancara khusus dengan Prof. Liu Yanhong, Rektor Akademi Ilmu Hukum Universitas Timur Laut, yang juga seorang ahli anti KKN.

Dalam wawancara itu Liu menjelaskan bagaimana anti KKN memasuki tahap penanganan secara fundamental. Ia berkata, berdasarkan kondisi negara RRT, dapat mendirikan sebuah “Lembaga Negara” anti KKN, ia menyarankan pendirian “Komisi Kerja Anti KKN” yang berada dibawah Dewan Harian kongres, yang berperan sebagai pusat pimpinan anti korupsi nasional.

Liu menyampaikan sangat diperlukan penetapan “Undang-undang anti korupsi”. Liu juga menyampaikan “UU Deklarasi Pelaporan Kekayaan” tahun 1994 walau sudah masuk dalam program badan legislatif, namun pelaksaaan sistem pelaporan kekayaan di berbagai daerah masih mengalami perlawanan dari berbagai pihak.

Setelah 20 tahun lebih, RRT sudah memiliki prasyarat lengkap untuk mengeluarkan “UU Deklarasi Pelaporan Kekayaan” dan yang lebih penting lagi RRT sekarang sedang berada dalam masa krusial atas konsep penanganan korupsi dan peralihan mekanisme pemerintahan, dituntut secara mendesak harus segera memulai pekerjaan penetapan “UU Deklarasi Pelaporan Kekayaan”.

Dengan Intensif Menangani Kasus Penyuapan Pemilihan Anggota Kongres

Belakangan ini kasus penyuapan pemilihan anggota kongres terus bergulir. Pada 13 September Dewan Komisi Harian Kongres PKT menyelenggarakan rapat khusus sementara, memutuskan memberhentikan 45 anggota Kongres dari provinsi Liaoning yang tersangkut penyuapan pemilihan.

Selain itu diantara 600 lebih anggota Kongres dari provinsi Liaoning, terdapat lebih dari 80% yang tersangkut penyuapan pemilihan telah mengundurkan diri atau diberhentikan, mengakibatkan Dewan Harian Kongres provinsi Liaoning tidak dapat menyelenggarakan rapat.

Menurut laporan “China News Weekly” RRT, sebuah “buletin” khusus untuk pemberitahuan internal elit PKT menunjukkan, pejabat setingkat departemen provinsi yang tersangkut dalam penyuapan pemilihan mencapai angka 2 digit, sedangkan yang setingkat dinas dan anggota Kongres provinsi lebih dari 100 orang. Media resmi menyebut kasus suap ini ditentukan sebagai kasus buruk pertama yang ditangani dan diselidiki sejak PKT berkuasa, yang terjadi di tingkat provinsi.

Sebuah ulasan “Caixin Media” menganggap, penanganan atas kasus penyuapan di Liaoning, dalam taraf tertentu berarti, anti korupsi telah memasuki sikon baru, tahapan baru. Anti korupsi tidak ada “daerah terlarang”, walau sampai terjadi gangguan pada operasi normal kongres tingkat provinsi, memengaruhi sesaat situasi daerah, namun anti korupsi tetap berjalan “tanpa toleransi”.

Siaran Radio Internasional Prancis (RFI) mengutip pembicaraan guru besar madya Chen Daoyin dari Akademi Politik dan Hukum Shanghai menyebutkan, Ketua PKT bermaksud, sebelum “Kongres ke-19” dibuka tahun depan, dilakukan pembenahan kekuasaan dan rencana pemilihan personil. Xi Jinping tidak memperkenankan dalam proses penunjukan personil tingkat tinggi pemerintah terjadi perubahan kesepakatan apapun, sehingga mutlak diperlukan pengendalian yang ketat.

Laporan menganggap, penyelidikan total terhadap penyuapan pemilihan di Lioaning, mungkin mengindikasikan dimulainya reformasi kongres, mungkin sebagai sebuah kasus pertanda dan tindakan mulai digerakkannya secara nyata.

Kalangan asing juga menganggap penanganan kasus penyuapan pemilihan merupakan pembersihan sekali lagi terhadap sistem DPR yang dikendalikan oleh Zhang Dejiang.

Sejak Zhang menjabat ketua kongres PKT mulai dari “Kongres ke 18”, ia telah menjadi juru bicara kepentingan tertinggi grup Jiang Zemin, kongres yang dikendalikannya lambat laun menjadi “basis anti Xi”,  tiada henti melakukan perlawanan terhadap grup Xi Jinping. Antara lain menghalangi pencabutan sistem Kamp Kerja Paksa yang dikeluarkan oleh Xi Jinping. Mengeluarkan apa yang disebut “Buku Putih” untuk mengacaukan situasi Hongkong, dan lain sebagainya.

Juli lalu, Prof. Wang Yukai dari Akademi Administrasi Nasional PKT menyampaikan kepada media Hongkong, pemerintahan Xi Jinping dalam menghadapi berbagai jenis risiko dan bahaya yang muncul dewasa ini, harus “melakukan penerobosan” pada aspek sistem politik, meliputi kewibawaan undang-undang, demokrasi dan penerapan hukum, sedangkan menerapkan sistem kepresidenan merupakan salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan.

Komentator politik dan peristiwa terkini Li Tianxiao menyampaikan, dewasa ini sistem politik tingkat tinggi PKT adalah sistem Komite Tetap Politbiro, Kongres merupakan wilayah Zhang Dejiang (anggota penting grup Jiang Zemin), paling tidak secara permukaan Zhang mengendalikan proses legislatif.

Jika Xi Jinping ingin mengubah sistem komite tetap menjadi system presidensil dan membuat perhitungan terhadap Jiang Zemin, akan menyangkut masalah perundang-undangan dan pemilihan, itu sebabnya Xi harus membersihkan rintangan, “jika tidak mengubah ideologinya maka harus mengganti orangnya.” (tys/whs/rmat)

Share

Video Popular