JAKARTA –  Tercatat 3 orang tewas dan 7 orang lainnya terluka akibat ambruknya Jembetan Penyeberangan Orang (JPO) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan , Sabtu (24/9/2016). Pada saat itu, Jakarta diguyur hujan lebat disertai petir. Atas perisitiwa ini, Pemrov DKI menanggung biaya perawatan korban luka dan pemakaman korban yang tewas. Serta memberikan santunan dan menanggung biaya sekolah anak korban ambruknya JPO Pasar Minggu.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andriansyah mengatakan pemasangan papan reklame yang tak sesuai di JPO Pasar Minggu menjadi penyebab ambruknya JPO tersebut. Menurut dia, semestinya pemasangan reklame di JPO harus sesuai dengan ukuran yang cocok dengan kondisi jembatan.

Tak hanya itu, kata Adariansyah, konstruksi reklame yang dipasang juga tak sesuai juga penyebab. Kedua faktor ini dinilai mendorong ketika diterjang angin besar membuat railing pada JPO roboh. Oleh karena itu, Adriansyah menuturkan akan mencari tahu pihak yang membangun dan memberikan izin pemasangan papan reklame. “Kita Selidiki,” kata Adriansyah saat dihubungi wartawan, Minggu (25/9/2016) di Jakarta.

Sementara Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan robohnya JPO di Pasar Minggu akibat angin kencang dengan menewaskan warga adalah sebuah kasus yang tragis. Hal ini, kata Tulus, mengindikasikan bahwa sebagai fasilitas publik JPO tersebut tidak memenuhi standar kelaikan, keamanan dan keselamatan.

YLKI menduga dengan kuat banyak JPO serupa yang tidak memenuhi standar pada sejumlah titik di Jakarta. Oleh karena itu, YLKI mendesak kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk memerintahkan kepada instansi terkait (Dinas PU) untuk mengaudit seluruh JPO di Jakarta.

Menurut Tulus, audit JPO menjadi sangat penting untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga Jakarta. Terbukti, beberapa waktu sebelumnya terdapat warga Jakarta yang meninggal karena kesetrum listrik di JPO, dijambret/ditodong bahkan aksi kriminalitas yang lebih sadis.

“JPO yang layak dan manusiawi, memenuhi standar keamanan dan keselamatan, adalah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakannya,” kata Tulus. (asr)

 

Share

Video Popular