JAKARTA – Berdasarkan penelitian yang dilakukan Riset Indonesia menemukan bahwa setengah rakyat Jakarta menginginkan pemimpin yang mampu melakukan perbaikan terhadap perkembangan ekonomi. Maksud dari perbaikan ekonomi ini adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, memperluas lapangan kerja dan mengendalikan kebutuhan pokok.

“Jadi, sosok yang mampu meningkatkan perbaikan ekonomi merupakan kandidat yang cenderung untuk dipilih,” kata Direktur Eksekutif Riset Indonesia, Toto Sugiarto di Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Menurut Toto, hasil riset menunjukan bahwa prosentase kriteria Gubernur DKI Jakarta yang mampu melakukan perbaikan ekonomi mencapai 50 persen. Sedangkan kandidat yang dipilih berdasarkan permasalahan publik mencapai 25 persen, bekerja keras untuk rakyat 18,75 persen dan mampu mengatasi masalah keamanan 6,25 persen.

Hasil riset itu juga menyebutkan bahwa seperempat warga Jakarta menginginkan pemimpin yang mampu mengatasi permasalahn publik mulai banjir, kemacetaan, tata ruang dan kekumuhan pemukiman di Jakarta.

Toto menjelaskan adanya keinginan sebagian publik di Jakarta untuk mengatasi persoalan kekumuhan menunjukan tak sepenuhnya masyarakat Jakarta menentang terjadinya penggusuran. Bahkan hasil riset ini menunjukan bahwa masyarakat Jakarta mendukung adanya tata ruang yang baik dengan keberadaan kota Jakarta.

Tak hanya soal kinerja, sisi kepribadian juga menjadi penilaian masyarakat hingga mencapai 30 persen akan adanya Gubernur yang pro rakyat. Hasil riset juga menunjukan bahwa masyarakat Jakarta menginginkan Gubernur yang bersih dari korupsi. Sebagian golongan masyarakat juga menilai sisi kepribadian gubernur yang santun, tegas dengan prosentase 11 persen dan demokrasi serta pro rakyat dengan prosentase 30 persen.

Hasil riset ini berdasarkan pemberitaan pada sejumlah media daring berorientasi umum, bernafaskan agama dan orientasi pemilik media. Adapun unit pencatatan dengan metode tematik yang idipilih karena diyakini sebagai unt analisis cenderung melihat tema pembicaraan dari suatu teks.

Sementara peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mengatakan andalan utama dua pasangan calon pesaing Ahok-Djarot yakni Anies Baswedan-Siandiaga Uno dan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni lebih mengandakan kepada personality dibandingkan Ahok-Djarot kepada kinerja.

Menurut Haris, tak mungkin dua pasangan calon pesaing Ahok-Djarot mengandalkan kinerja dikarenakan contohnya Agus Yudhoyono belum memiliki rekam jejak pada pemerintahan sipil. Sama halnya Anies Baswedan-Sandiaga juga tema kinerja yang dialami mereka berdua berbeda dengan kandidat petahana yakni mantan Menteri Pendidikan dan pengusaha.

Oleh karena itu, kata Haris,  andalan utama pesaing Ahok-Djarot seperti ingin menampilkan sosok kepribadian yang lebih santun, cool bahkan menunjukan ketampanan. Walaupun demikian, kadangkala ketampanan memang menjadi modal untuk berpolitik. Meski demikian, Haris berharap masyarakat tak terkecoh dengan kesantunan dan ketampanan.

“Jangan sampai terpesona pada ke-cool-an, santun, itu sebagian kecil tak menyangkut kapasitas mengenai tanggungjawab, akuntabel, jujur dan bersih, minimal yang dijanjikan dua pasangan calon untuk mengimbangi petahana yang dijanjikan ke publik seperti perbaikan pelayanan transportasi dan aliran sungai di Jakarta, mesti punya sesuatu yang dijual,” kata Haris.

Ketua Kode Inisiatif, Very Junaidi menilai petahana memang memiliki nilai lebih yang ditawarkan kepada publik saat digelar Piilkada. Walaupun demikian, Very, tak menampik bahwa bahwa Anies-Sandiaga dan Agus-Sylviana adalah antitesa dari petahana. Meski demikian, jika hanya mengandalkan personality justru sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan publik khususnya masyarakat Jakarta.

Menurut Very, sudah semestinya pasangan calon yang bersaing pada pilkada menonjolkan program-program untuk membangun Jakarta. Semestinya, para pesaing mempersoalkan apakah petahana sudah menunaikan amanah publik. Bahkan persoalan potensi korupsi-korupsi di Pemprov DKI Jakarta juga semestinya diperdebatkan.

“Konteks kompetisi ini mengkhawatirkan, kenapa? karena  tak berdebat  program kerja serta apa yang dilakukan untuk menyentuh dan memenuhi harapan publik, maka tak terelakan muncul isu SARA, jadi tak berkualitas proses demokrasinya,” kata Very. (asr)

Share

Video Popular