Oleh: Li Wenlong

Beberapa waktu lalu Partai Komunis Tiongkok/PKT telah menetapkan agenda dan jadwal pelaksanaan Kongres Keenam. Kongres yang dianggap paling penting menjelang diselenggaranya Sidang Paripurna ke 19 (SP 19) pada tahun depan.

Isu “Siapa penerus Xi Jinping” kembali mencuat ke permukaan. Analisa Reuters beranggapan bahwa Xi Jinping mungkin akan menentukan calon pengganti dirinya dalam sidang paripurna tahan depan.

Sebelum ini ada laporan yang mengatakan bahwa Xi Jinping masih berkeinginan untuk menjabat sebagai kepala negara sampai Sidang Paripurna ke 20 tahun 2022 nanti. Ada sarjana AS yang mengusulkan agar Xi tetap menjabat sebagai kepala negara dan mampu menghilangkan kekuasaan PKT.

Reuters dalam laporannya pada Kamis (8/9/2016) menyebutkan bahwa Xi Jinping akan terus mengkonsolidasikan kekuasannya melalui SP 19 tahun depan dan akan menentukan calon pengganti dirinya.

Dinas berwenang PKT pada Selasa (27/9/2016) mengumumkan jadwal penyelenggaraan Kongres Keenam PKT yang akan berlangsung di Beijing pada 24 – 27 Oktober 2016 mendatang. Agenda utamanya meliputi pembahasan isu “Pengetatan Disiplin Partai”, penggodokan  terhadap “Peraturan dan Tata Tertib Kehidupan Politik dalam Partai yang Berada di Bawah Situasi Baru” serta merevisi rancangan peraturan tentang “Internal Kontrol PKT” agar secepatnya dapat diterapkan.

Analisis Reuters menyebutkan, isu-isu ideologis biasanya akan menjadi topik pembahasan dalam setiap  kongres terakhir sebelum suatu sidang paripurna yang diadakan 5 tahun sekali. Tetapi hasil dari pembahasan itu biasanya tidak diumumkan secara teransparan.

Diperkirakan bahwa kekuasaan Xi Jinping akan semakin terkonsolidasi di saat berlangsungnya SP 19 yang besar kemungkinan diadakan pada musim gugur 2017, di sana diharapkan Xi Jinping sudah bisa menentukan calon pengganti dirinya.

Masyarakat percaya Xi Jinping akan memimpin Tiongkok untuk 1 periode lagi

Sekretaris Partai Propinsi Guangdong Hu Chunhua dan Sekretaris Partai Kota Chongqing Sun Zhengcai sebelumnya sempat diisukan sebagai calon-calon kuat pengganti Presiden Xi Jinping.

Tetapi laporan yang relevan menyebutkan bahwa mereka tidak hadir dalam pertemuan Beideihe tahun ini. Jadi, tingkat ketidakpastian masih cukup tinggi.

Media Hongkong ‘South China Morning Post’ dalam artikelnya yang dimuat pada 30 Agustus menyebutkan bahwa mantan Presiden Hu Jintao pada 5 tahun sebelum dirinya secara resmi turun dari jabatan sudah menunjuk calon penggantinya (Xi Jinping). Tetapi sampai sekarang, Xi Jinping masih belum memberikan gambaran siapa yang bakan ditunjuk sebagai pengganti dirinya.

Artikel yang dimuat media Hongkong ‘Ming Pao’ pada awal September menyebutkan, SP 19 akan digelar pada musim gugur tahun depan dan fokus perhatian publik sudah mulai tertuju pada calon pengganti presiden. Tetapi, meskipun kedua Sekretaris Partai Hu Chunhua dan Sun Zhengcai yang lahir pada tahun 1960-an terpilih menjadi Komite Tetap Politbiro, tidak berarti bahwa kedua orang tersebut adalah calon pengganti Xi Jinping.

Artikel melaporkan bahwa pada musim gugur tahun 2022 Xi Jinping masih belum mencapai 69,5 tahun. Karena Li Keqiang berusia 2 tahun lebih kecil dari Xi, kecuali kalau Li mempercepat pensiun, bila tidak maka akan membuat situasi yang dihadapi oleh calon pengganti Xi menjadi serba sulit. Maka Xi akan memiliki alasan kuat untuk menjabat sampai satu periode lagi.

Menurut laporan, jika tahun 2022 bukan tahun pensiunnya Xi Jinping, maka penunjukan calon pengganti belum tentu akan terjadi dalam SP 19 besok. Sesuai konstitusi, Kepala Negara Tiongkok hanya dibatasi untuk menjabat selama 2 periode, tetapi Peraturan PKT tidak membatasi lamanya masa jabatan Ketua Partai.

Majalah Hongkong ‘Zhengming’ edisi April tahun ini memberitakan, sejak Xi Jinping berkuasa, masalah penunjukan calon pengganti kepala negara, apakah itu yang selama ini disebut-sebut sebagai kepemimpinan antar generasi atau yang namanya kelompok kepemimpinan yang ditetapkan untuk masa panjang sudah muncul ke permukaan dan menjadi hambatan.

Oleh karena itu,  nama-nama pejabat yang rencananya akan diangkat melalui SP 19 dan SP 20 yang sudah disahkan melalui Pertemuan Komite Tetap Biro Politik Pusat Partai Komunis China yang diperluas pada awal Oktober 2012, dan melalui Pertemuan Biro Politik Komite Sentral PKT yang diperluas sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pada Mei tahun ini, artikel dalam ‘Asia Week’ memberitakan bahwa panggilan untuk melakukan reformasi sistem pemerintahan dari kalangan petinggi Tiongkok memang cukup kuat, reformasi diharapkan menyentuh, apakah perlu terus mempertahankan sistem Komite Tetap Politbiro? Apakah pengaturan usia pemimpin tak tertulis yang “7 Naik 8 Turun” masih diperlukan? Dan apakah masih perlu menunjuk calon pengganti yang antar generasi?

Media ‘World Journal’ pada 22 Agustus menerbitkan sebuah artikel tanpa nama penulis yang mengatakan bahwa baik itu menunda jadwal atau meniadakan pengaturan calon pengganti jelas adalah kabar baik buat Xi Jinping, karena reformasi ekonomi dan restrukturisasi belum final,  membasmi korupsi juga sedang gencar-gencarnya. Masalah kedaulatan Laut Timur dan Laut Selatan belum diselesaikan, maka ia butuh waktu 1 periode lagi untuk menjabat. Namun demikian, jika Xi Jinping secara resmi mampu menghapus sistem tersebut berarti bahwa ia sudah bisa mengontrol situasi keseluruhan.

AFP mengutip pandangan sarjana AS dan Hongkong pada 9 Agustus pernah memberitakan, sejumlah tanda mengindikasikan bahwa Xi Jinping dengan keyakinan dan semangat tinggi ingin memperbaiki  kondisi politik Tiongkok yang penuh krisis, mengharapkan masa jabatannya bisa diperpanjang hingga lebih dari 10 tahun. Sedangkan sekutu dekatnya Wang Qishan bila SP 19 masih memilihnya tetap menjabat, maka ia akan menjadi orang pertama dalam era Xi Jinping yang mendobrak peraturan tak resmi PKT ‘7 Naik 8 Turun’.

Sarjana mengusulkan cara untuk menghilangkan kekuasaan partai

Dalam kolom Ulasan di media Suara Amerika pada 30 Agustus 2016 lalu, terdapat sebuah artikel yang membahas tentang apakah Xi Jinping akan mampu memperpanjang mandat untuk tetap sebagai kepala negara. Dan bagaimana ia harus menangani sejumlah masalah termasuk memimpin jalannya reformasi politik Tiongkok.

Sarjana AS asal Tiongkok Wu Zuolai mengusulkan sebuah solusi demi kelancaran dalam masa transisi,  suatu cara khusus yang berdasarkan hukum dan layak untuk mengatasi masalah yang dihadapi politik Tiongkok saat ini yaitu, melalui Kongres Nasional Republik Rakyat Tiongkok menghilangkan sebutan atas nama PKT (menghapus penggunaan nama PKT).

Menurut Wu bahwa Xi Jinping dapat mempertimbangkan untuk tetap menjabat sebagai kepala negara untuk 1 atau 2 periode lagi. Lalu ‘mundur’ untuk duduk sebagai Ketua Kongres Nasional RRT dan menyerahkan kekuasaan militer kepada Kongres. Wewenang atas tentara dan negara menjadi milik Kongres, bukan lagi di tangan kepala negara. Hal ini tentu akan membuat nama Xi Jinping harum sepanjang masa. (Secretchina/sinatra/rmat)

Share

Video Popular