Oleh: Lin Shi Yuan

Pemerintah Amerika Serikat, Senin (26/9/2016) lalu telah mengumumkan sanksi terhadap Dandong Hongxiang Industrial Developmental Company Limited (DHID), sebuah perusahaan Tiongkok yang dituduh mendukung program nuklir Korea utara. Sementara itu, Departemen Kehakiman AS juga telah menuntut secara pidana terhadap perusahaan Tiongkok dan beberapa petinggi perusahaan terkait.

Departemen Keuangan AS mengatakan, bahwa berdasarkan undang-undang dan peraturan AS terkait proliferasi senjata pemusnah massal, pihak berwenang telah menjatuhkan sanksi pada China Dandong Hongxiang Industri Development Co, Ltd (DHID) dan empat eksekutif, termasuk pendirinya Ma Xiaohong, demikian dilansir dari Reuters.

Departemen Keuangan AS menuduh Dandong Hongxiang sebagai perwakilan Kwangson Banking Corporation Korea Utara, sementara Kwangson Bank telah dimasukkan ke dalam daftar sanksi yang dijatuhkan oleh AS dan PBB. Departemen Keuangan membekukan aset-aset perusahaan Ma Xiaohong berikut empat eksekutif Hongxiang dan melarang warga Amerika melakukan bisnis dengan mereka

Adam J. Szubin, Pelaksana Tugas Sekretaris untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan di Departemen Keuangan AS  akan mengambil tindakan tegas untuk menekan jaringan proliferasi Korea Utara dan melindungi sistem keuangan AS dari penyalahgunaan. Sanksi itu diterapkan kepada Ma Xiaohong pemilik perusahaan Dandong Hongxiang dan sejumlah pejabatnya yang menurut AS berperan sebagai ‘kunci jaringan terlarang’ pendukung proliferasi senjata Korea Utara.

Di saat Departemen Keuangan Amerika Serikat mengumumkan sanksi, Departemen Kehakiman AS mengatakan mereka telah mengajukan pengaduan pidana yang menuduh perusahaan Tiongkok dan beberapa eksekutif perusahaan yang melanggar sanksi PBB dan AS terhadap Korea Utara, dan terlibat dalam pencucian uang internasional.

Departemen Kehakiman AS mengatakan rekening bank yang terkait dengan Dandong ini terungkap menerima ratusan juta dolar yang transit di Amerika. Departemen Keuangan kini membekukan aset-aset perusahaan dan para pegawainya, termasuk 25 akun bank dan perusahaan bayangan.

“Tuduhan yang diumumkan dan tindakan penyitaan menunjukkan, bahwa para terdakwa asal Tiongkok itu membentuk dan memanfaatkan perusahaan bayangan mereka di seluruh dunia, mereka berkomplot untuk menghindari sanksi-sanksi terhadap Korut atas program nuklirnya, termasuk membantu pencucian uang lewat lembaga-lembaga keuangan AS,” kata Leslie Caldwell, Asisten Jaksa Agung Departemen Kehakiman AS.

Pekan lalu, Gedung Putih mengatakan, bahwa pada 20 September lalu, Presiden AS Barack Obama dan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang telah mengadakan pembicaraan di New York, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat kerjasama di bawah saluran penegakan hukum dan Dewan Keamanan PBB, menentang uji coba nuklir terbesar Korea Utara yang dilakukan pada 9 September 2016 lalu. (Epochtimes/joni/rmat)

Share

Video Popular