Oleh: Cheng Pokong

Baru-baru ini, ada sebuah video dari 2013 yang membahas demokrasi dan sempat populer di web Tiongkok. Video itu menjadi viral bukan karena isi pembicaraannya ada banyak ide-ide baru dan mengundang heboh, melainkan karena pembicaranya adalah Mao Xinyu cucu Mao Zedong. Efek yang ditimbulkan tentunya berbeda dari biasanya.

Dalam rekaman video itu, Mao Xinyu dengan nada kesal berkata, “Rakyat Tiongkok memiliki suatu suara hati yang paling kuat, mayoritas rakyat tingkat basis merasakan bahwa banyak sekali hak demokrasi milik rakyat yang tidak dihormati oleh kader partai, bahkan dalam keadaan parah…. Kader partai yang sangat buruk meremehkan aturan hukum, dengan sesuka hati menginjak-injak hak demokrasi rakyat, bukan hanya tidak menghormati bahkan melecehkan hak demokrasi yang diberikan kepada rakyat oleh hukum yang berlaku, hal itulah yang paling membuat rakyat marah. Point kesulitan yang paling besar dari reformasi sistem politik terletak pada kader-kader pemimpin kami dan instansi politik partai, bagaimana Anda memberikan demokratisasi yang lebih besar kepada rakyat, ada satu lagi, bagaimana memberikan hak pengawasan yang lebih besar kepada rakyat, untuk mengawasi Anda pejabat agar tidak korupsi.”

Secara obyektif, semua yang dikatakan oleh Mao Xinyu pada 2013 itu adalah kenyataan. Himbauan yang dikeluarkan juga mencerminkan harapan masyarakat luas. Hanya saja, orang-orang tidak tahu apakah perkataannya ini benar-benar keluar dari lubuk hati yang tulus. Bahasa yang diformulasikan dengan utuh, sepertinya, ada seseorang yang telah membantunya mempersiapkan sebuah naskah yang tinggal dihafal kemudian dibacanya.

Tentu, semua ini tidak masalah, yang penting adalah, ada seorang tokoh khusus dari kalangan “partai aristokrat” dan “generasi merah kedua”, keluar untuk membicarakan hak demokrasi rakyat, memperluas hak pengawasan rakyat dan mengawasi para pejabat agar tidak korupsi, juga merupakan suatu hal yang positif.

Sebelumnya, cucu Mao ini dikenal sebagai seseorang yang konyol. Orang-orang sepuasnya mengejeknya ber-IQ rendah dan berperilaku ganjil tak masuk akal. Namun, kali ini, cucu Mao ini membahas demokrasi dan telah mendapatkan banyak pujian.

Ada yang memuji Mao Xinyu ‘bernyali’, ada yang mengkhawatirkan dia ‘mencari kesulitan’. Sebenarnya, terhadap status Mao Xinyu seperti ini mutlak tidak akan ada kesulitan apapun. Walaupun Mao Xinyu telah membahas demokrasi namun terhadap tindakan dan sepak terjang sang kakek Mao Zedong ia sama sekali belum pernah merenungkannya.

Dalam hal ini berbeda dengan Jiang Youbo cicit dari Chiang Kai-shek (pimpinan Partai Nasionalis yang hengkang ke Taiwan setelah dikalahkan oleh Partai Komunis pada 1949) yang tinggal di Taiwan. Jiang Youbo sangat menyadari dengan pedih: Kakek buyut pernah membunuh banyak manusia, maka dari itu ia menyatakan penyesalan mendalam secara lintas generasi.

Titik tolak dari pernyataan Mao Xinyu, bukannya menganjurkan reformasi sistem, masih saja terbatas pada sistem politik yang berlaku sekarang. Mundur seribu langkah, walaupun reformasi politik sementara ini masih belum bisa mendobrak sistem, dengan membiarkan Partai Komunis Tiongkok/PKT dengan kekuasaannya yang absolut ini kembali ke dalam bingkai konstitusi yang mereka tetapkan sendiri, menghormati konstitusi dan patuh pada hukum, juga termasuk tindakan yang layak untuk sementara atau semacam kebijakan transisi.

Sebenarnya, di dalam tubuh PKT sendiri, selama ini selalu eksis semacam suara keraguan yang berbunyi, “Bisakah PKT menghormati dan mentaati konstitusi dan hukum yang mereka buat sendiri?”

Jika diperbandingkan, bekas negara Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur, yang notabene berasas negara komunis, namun pada dasarnya mereka masih tergolong menghormati dan mematuhi konstitusi yang mereka buat sendiri yakni ‘konstitusi’ yang menguntungkan bagi kediktatoran satu partai. Ini adalah salah satu prasyarat demokratisasi bagi Uni Soviet dan Eropa Timur di kemudian hari.

Khusus hanya PKT, terhadap ‘konstitusi’ yang mereka buat dan tetapkan sendiri saja tidak respek dan tidak taat. Mao Zedong pernah mengatakan, “Aku adalah biksu berpayung, tak kenal hukum, tak kenal Langit (Tuhan)”.

Para pemimpin PKT generasi selanjutnya, meniru persis, bisa saja membuat dan menetapkan ‘konstitusi’, namun mutlak tidak berkonsepsi konstitusional, malah dengan seenaknya sendiri melanggar konstitusi. Bagi mereka, ‘konstitusi’ bagai teks resmi yang dipergunakan untuk mendapatkan kemasyhuran dengan menipu publik, bukan supremasi hukum, supremasi manusialah resep rahasia kediktatoran, agar bisa berbuat sekehendak hati.

Pada 1989, ketika di Tiongkok meletus gerakan pro demokrasi yang bersifat nasional, Zhao Ziyang, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jendral (pimpinan) PKT, ia mengusulkan untuk memecahkan permasalahan pada jalur demokrasi dan supremasi hukum.

Namun kaum konservatif yang dipimpin oleh Deng Xiaoping dan Li Peng, malah dengan kasar dan keras mempertahankan mati-matian jalur yang melanggar demokrasi dan hukum, menyelesaikan masalah dengan gegabah dan brutal, itulah yang kemudian dikenal sebagai peristiwa pembantaian Tian An Men pada 4 Juni 1989. Jika diperbandingkan dengan konstitusi dan hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh PKT sendiri, tindakan semena-mena oleh Deng Xiaoping dan Li Peng itu juga termasuk melanggar konstitusi dan hukum.

Dalai Lama pemimpin agama Buddha Tibet sejak 2002 sudah mengusulkan, mereka menyatakan siap di bawah kerangka konstitusi Republik Rakyat Tiongkok melaksanakan otonomi sesungguhnya di Tibet. Namun, meskipun seruan yang begitu lembut, juga mengalami penolakan yang dingin dan arogan oleh pemimpin PKT yang berkuasa.

Dibandingkan dengan konstitusi dan hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh PKT sendiri, Beijing yang memberlakukan kebijakan penindasan bangsa dan genosida kebudayaan di Tibet, juga termasuk melanggar konstitusi dan hukum. Berita paling anyar, belum lama ini, PKT melakukan tindakan ala ‘bandit masuk desa’ dan serangan fajar di desa Wukan provinsi Guagdong yang terkenal dengan sebutan ‘Desa Demokrasi’, pastilah juga termasuk pelanggaran konstitusi dan hukum.

Demokrasi, sebenarnya adalah suatu proses saluran terjadi dengan sendirinya dimana ada air mengalir, bisa dilakukan secara bertahap, namun harus direalisir, ini merupakan proses evolusi perdamaian dari bekas Uni Soviet dan Eropa Timur. Tetapi di Tiongkok, demokrasi itu bukan datang secara bertahap, melainkan lambat namun tidak kunjung datang, ada orang yang sengaja menghambat.

Baru-baru ini, untuk kali pertama para pejabat PKT di Departemen Luar Negeri, mengangkat sumpah konstitusional, dengan menggunakan upacara yang meniru Barat, yaknI telapak tangan kiri diletakkan di atas kitab “konstitusi”, tangan kanan diangkat tinggi, mulut mengucapkan sumpah.

Penulis perlu mengingatkan pada para pejabat itu, dari Barat jangan hanya belajar kulitnya saja,  menghormati upacara konstitusi, terlebih lagi harus belajar hakekatnya dari Barat: tekad menaati konstitusi dengan seksama.

‘Partai aristokrat’ dan ‘generasi merah kedua’ yang dikepalai oleh Xi Jinping, toh kekuasaan sudah di tangan sejak lama, maka memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk merealisasikan politik demokrasi yang dijanjikan PKT pada tahun-tahun awal berdirinya partai itu. Tepat seperti yang dilakukan oleh ‘Partai aristokrat’ dari Kuo Min Tang (partai nasionalis) Chiang Ching-kuo (putra Chiang Kai-shek). Demi mencapai tujuan ini, Xi Jinping dan para pendukungnya membutuhkan membaca ulang retorika demokrasi yang berjumlah besar itu yang dikeluarkan PKT sendiri pada masa Yan’an 1940-an abad lalu. (lin /whs/rmat)

Share

Video Popular