JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terlibat silang pendapat dengan utusan ahli dari Presiden Jokowi soal gugatan cuti petahana pada sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi, Kamis (7/10/2016). Sidang ini terkait uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (UU Pilkada) yang diajukan oleh Ahok.

Ahok dalam sidang ini bertanya kepada ahli yang diutus oleh pemerintah, Djohermansyah. Ahok mempertanyakan Permen Dalam Negeri yang saling bertentangan, sebagaimana dalam pengalaman Ahok pernah menjadi bupati dan wakil gubernur serta pernah menjadi Plt Gubernurr. Namun demikian, tak berwenang menangani Perda APBD maupun Perda Organisasi. Akan tetapi Plt yang ditunjuk Kemendagri boleh memutuskan APBD.

Lebih mendalam Ahok berargumentasi bahwa jika Plt tak ada mekanisme serah-terima dan audit. Ahok mencontohkan jika gubernur cuti, maka sebagai Plt tidak ada audit serah-terima buku. Akan tetapi jika Gubernur berhenti, pejabat ditunjuk Kemendagri menggunakan hak pemerintah sebagai keuangan membahas melakukan yang penting, APBD.  Oleh karena itu, ada jabatan Ahok yang harus diperiksa pemakaian APB sebelum dan sesudahnya.

Sebagai orang yang berpengalaman dalam partai politik mulai ketua partai dan Sekjen Partai, Ahok juga mempertanyakan tentang latar belakang partai politik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ahok juga meminta jaminan dari Djoharmansyah bahwa Plt yang diangkat dari Kemendagri adalah pejabat terbaik   dan bebas dari konflik kepentingan dalam pilkada.

“Pertanyaan saya menarik, Bapak menjamin mengangkat Plt dari pejabat terbaik dan bebas conflict of interest dalam pilkada, sedangkan Mendagri Anda dari partai politik. Bagaimana bisa bebas conflict of interest,” kata Ahok dalam persidangan.

Menjawab pertanyaan Ahok setelahh dipersilakan Ketua Majelis Sidang, Anwar Usman, Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu meminta Ahok tak bingung dengan atura yang dengan pemerintah. Pasalnya, jika Ahok selalu bingung dengan aturan pemerintah maka justru nantinya tak bisa mengurus rakyat dengan baik.

Djoharmansyah meminta Ahok untuk berpegang dengan aturan yang berlaku, tak perlu melihat kembali aturan yang sudah lama diberlakukan. Djoharmasyah berdalil kebijakan yang dibuat dengan Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 ini terkait Plt adalah untuk menjawab fenomena terakhir perkembangan cuti petahana.  Dalam kebijakannya ini, kata Djoharmansyah, adalah Plt sebelumnya tidak punya mandat yang besar sebagaimana Plt saat ini.

Soal Mendagri yang memiliki latar belakang politik, justru Djoharmsyah mengungkapkan bahwa jabtan Mendagri yang politis bisa mengangkat, menunjuk Plt yang netral dan bebas dari conflict of interest. Hal ini dikatakan Djoharmansyah berdasarkan praktik empirik selama menjadi salah seorang pejabat pimpinan tinggi di Kemdagri.

Djoharmansyah mengatakan tak semua orang di Kemdagri dijadikan PJ atau dijadikan Plt. Namun demikian pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dengan reputasi bagus, jika tak ada dari Kemendagri maka ditunjuk dari pejabat Pemprov DKI Jakarta.

“Tapi kalau di DKI tak mungkin sekdanya mau diangkat oleh pemerintah karena ada entrust dalam pilkada,  Jadi, saya kira praktik empirik kita di Kemdagri sejauh ini mudah-mudahan bisa dijaga,” katanya. (asr)

Share

Video Popular