JAKARTA – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrulah menyarankan kepada lembaga asosiasi survei untuk mengumumkan serta mengaudit lembaga survei yang dipertanyakan hasil surveinya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab atas integritas dan kreadibilitas lembaga survei.

“Bawaslu tak bisa melarang, ini sebagai bentuk partisipiasi masyarakat, bawaslu hanya bisa merekomendasikan kepada asosiasi tolong umumkan kepada lembaga publik mana yang lembaga memiliki integritas,” kata Nasrulah dalam diskusi “Perang Survei Pilkada”di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10/2016).

Nasrulah menerangkan keberadaan survei sebagai bentuk partisipasi masyarakat harus dihormati, namun demikian jangan sampai ada lembaga survei yang dipertanyakan sisi integritas dan kreadibiltias. Bawaslu masih menilai keberadaan lembaga dalam survei pada tataran subjektif karena masih menyampaikan hasil survei kepada masyarakat sesuai kriteria Bawaslu.

Lebih jauh Nasrulah yakni lembaga survei berdasarkan metodologi  akurat,  hanya saja dibandingkan pada proses pilpres lalu terjadi hasil survei sejumlah lembaga yang memiliki perbedaan. Jika kemudian masih terjadi, Nasrulah menyarankan kepada asosiasi lembaga survei untuk mengatur pada pendekatan etika.

Tak hanya itu, jika nyatanya hasil survei lembaga tersebut diragukan, maka semestinya lembaga asosiasi mencabut atau mengumumkan kepada publik mana tentang kreadibilitas lembaga survei yang dipertanyakan. Apalagi lembaga survei terkesan terburu-buru mengumumkan, padahal penyelenggara pemilu masih belum mengumumkan bakal calon peserta Pilkada.

Bawaslu berharap kepada lembaga survei lebih menyampaikan surveinya dengan lebih sejuk serta turut serta menjaga dinamika Pilkada yang damai. Rinciannya, hasil survei tak sebagaimana pilpres 2014 lalu yang jelas terlihat memiliki sudut pandang dan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, menjadi wewenang asosiasi lembaga survei menggelar audit. (asr)

Share

Video Popular