JAKARTA- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) melalui proses sengketa informasi mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus pembunuhan Munir (TPF Munir) kepada masyarakat.

Sebelumnya pada 27 April 2016, KontraS bersama dengan LBH Jakarta dan Suciwati, istri Almarhum Munir Said Thalib, mendatangi Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk mendaftarkan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai termohon Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), dengan nomor register 025/IV/KIP-PS-2016.

Koordinator KontraS, Haris Azhar mengatakan berdasar didaftarkannya sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat, adalah permohonan informasi yang diajukan kepada Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara atas permohonan pengumuman informasi publik dalam hal ini laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004.

Dalam permohonan tersebut, Kemensesneg beralasan bahwa tidak menguasai informasi yang dimaksud. Selain itu, Kemensesneg juga menyatakan tidak mengetahui keberadaan dan lembaga negara yang menyimpan dokumen laporan TPF Munir tersebut. Fakta ini menunjukan bertentangan dengan fungsi Kemensesneg yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015.

Hingga hari ini, Sidang KIP kasus Munir sudah enam kali bersidang dan akan melaksanakan sidang putusan pada Senin, 10 Oktober 2016. Pada rangkaian sidang-sidang sebelumnya telah diajukan berbagai alat bukti, berupa artikel-artikel pemberitaan kasus Munir pada tahun 2005, peraturan perundang-undangan terkait, dua orang saksi mantan anggota TPF Munir yakni  Hendardi dan Usman Hamid, serta keterangan tertulis dari mantan Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi.

Haris menjelaskan, selama persidangan ditemukan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta yakni Kemensesneg adalah lembaga negara yang mengurus administrasi Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Presiden RI pada saat itu telah secara resmi menerima dokumen TPF Munir pada 24 Juni 2005 di Istana Negara didampingi oleh Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Jubir Presiden Andi Mallarangeng, Menkopolhukam, Kapolri, dan Kepala BIN.

Keterangan ini berdasarkan keterangan anggota TPF yaitu Sdr.Hendardi dan Usman Hamid serta keterangan tertulis mantan Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi. Dalam persidangan, Presiden RI juga mendistribusikan dokumen TPF Munir kepada pejabat-pejabat terkait berdasarkan keterangan anggota TPF yaitu Usmah Hamid serta keterangan tertulis mantan Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi.

Fakta persidangan juga menemukan bukti bahwa Sekretariat Kabinet tidak pernah menerima salinan dokumen TPF Munir karena memang tidak menjadi kewenangan Setkab, berdasarkan keterangan tertulis mantan Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, Haris menjelaskan berdasarkan bukti penyerahan dokumen TPF Munir kepada Presiden RI, maka tidak ada lagi alasan bagi Presiden RI menunda kewajibannya mengumumkan dokumen tersebut kepada masyarakat yang hingga kini telah tertunda selama 12 tahun.

Sementara alasan Kemensetneg tidak menguasai dokumen TPF Munir dinilai tidak berdasar. Sebab, secara kewenangan telah terbukti bahwa Kemensetneg berwenang mengurus administrasi Presiden RI. Jika dokumen itu tidak ada artinya Negara telah sengaja menghilangkan dokumen tersebut.  “Pasal 53 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur ancaman pidana untuk perbuatan tersebut,” kata Haris dalam keterangan tertulis, Senin (10/10/2016).

Maka dari itu, putusan dari Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) kasus Munir, yang akan dikeluarkn diharapkan tentu akan sangat menentukan masa depan pengungkapan kasus pembunuhan Munir.

Putusan tersebut adalah dua sisi mata uang, dapat menjadi momentum baru keberlanjutan kasus Munir, atau sebaliknya justru melestarikan kekebalan hukum bagi alat Negara yang secara sistematis membunuh seorang pembela HAM.

Berdasarkan hal tersebut, kami mendesak Komisi Informasi Pusat untuk memerintahkan Presiden RI mengumumkan hasil penyelidikan TPF Munir kepada masyarakat dan memerintahkan pengusutan secara pidana jika dokumen TPF Munir tersebut telah hilang atau sengaja dihilangkan dari administrasi Kepresidenan. (asr)

Share

Video Popular