JAKARTA – Sidang sengketa informasi dengan register 025/IV/KIP-PS/2016 antara Pemohon KontraS dengan Termohon Kementerian Sekretariat Negara RI, memutuskan bahwa dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kematian munir diperintahkan dibuka ke publik. Sidang digelar di Ruang Sidang KIP Jakarta, Senin (10/10/2016).

Sidang dipimpin oleh Ketua MK (Majelis Komisioner) KIP (Komisi Informasi Pusat) Evy Trisulo beranggotakan Yhannu Setyawan dan Dyah Aryani dengan mediator John Fresly bersama Panitera Pengganti Afrial Sibarani.

Pada amar keputusan menyebutkan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon berupa : pertama, Pemerintah Republik Indonesia untuk segara mengumumkan secara resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir Kepada masyarakat.

Putusan KIP juga menyebut alasan Pemerintah Republik Indonesia belum mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir sebagaimana tercantum dalam penetapan Kesembilan Keppres No. 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir adalah informasi yang wajib diumumkan untuk publik.

Putusan KIP juga memerintahkan Termohon untuk mengumumkan informasi berupa pernyataan sebagaimana yang tertuang dalam Tanggapan Atas Keberatan Permohonan Informasi Publik melalui media elektronik dan nonelektronik yang dikelola oleh Termohon. KIP memerintahkan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan UU KIP sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Koordinator KontraS, Haris Azhar menuturkan komisi Informasi telah membuktikan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendukung budaya keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. Menurut dia, putusan ini juga dapat menjadi momentum bagi Pemerintahan Jokowi untuk membuka kembali proses pengungkapan kasus Munir yang sudah tertunda hingga 12 tahun lamanya.

Maka dari itu, KontraS, LBH Jakarta dan Omah Munir mendesak Presiden RI untuk mematuhi keputusan KIP Munir,  mengumumkan dokumen hasil penyelidikan TPF Munir kepada masyarakat dan menindaklanjuti kembali setiap fakta yang dicantumkan dalam dokumen hasil penyelidikan TPF Munir.

Sebelumnya pada 27 April 2016, KontraS bersama dengan LBH Jakarta dan Suciwati, istri Almarhum Munir Said Thalib, mendatangi Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk mendaftarkan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai termohon Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), dengan nomor register 025/IV/KIP-PS-2016.

Pada persidangan, Kemensesneg beralasan bahwa tidak menguasai informasi yang dimaksud. Selain itu, Kemensesneg juga menyatakan tidak mengetahui keberadaan dan lembaga negara yang menyimpan dokumen laporan TPF Munir tersebut. Fakta ini oleh KontraS, menunjukan bertentangan dengan fungsi Kemensesneg yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015. (asr)

Share

Video Popular