JAKARTA – Presiden Jokowi meluncurkan tahapan paket reformasi hukum pertama di Istana Negara, Selasa (11/10/2016). Tahapan pertama ini diluncurkan seusai Rapat Terbatas Reformasi Hukum di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari yang bersamaan.

Menteri Koordinator Polhukam, Wiranto mengatakan tak bisa serta merta menerapkan langkah sekaligus untuk menuntaskan persoalan di tengah masyarakat terkait reformasi hukum. Menurut Wiranto, banyak persoalan yang terjadi hingga diperlukan sebuah proses untuk dilakukan tahapan revitalisasi.

Wiranto menambahkan ada satu prioritas dan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan segera untuk memberikan satu jaminan kepada masyarakat.  Langkah kata Wiranto bermaksud menunjukan bahwa pemerintah benar-benar secara serius akan menangani reformasi hukum yakni operasi pemberantasan pungli (OPP) dan suap.

Menurut Wiranto, kasus pungutan liar sudah banyak terjadi pada kehidupan bangsa Indonesia seperti terjadinya praktek pengurusan dokumen serta perizinan dalam jangka lama. Selanjutnya, sebagai wujud mempercepat urusan hingga terjadi transaksi-transaksi gelap. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memberantas pungli.

“Itu pungli akan diberantas. Segera akan dihabiskan. Sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan.

Tak hanya Operasi Pemberantasan Pungli (OPP), paket reformasi hukum tahapan pertama ini  juga akan diwujudkan dengan melakukan operasi pemberantasan penyeludupan. Hal ini dikarenakan merebaknya praktek penyeludupan merugikan perekonomian nasional serta produksi nasional.

Wiranto menyebut terjadinya maraknya penyeludupan diakui diantaranya banyaknya yang disebut beroperasinya pelabuhan-pelabuhan tikus. Tak hanya itu, penyeludupan juga dilakukan pada sejumlah tempat terpencil. Oleh karena itu, pada tahapan reformasi hukum 1, pemerintah juga akan membentuk satgas khusus penyeludupan.

“Nanti akan dibentuk satgas pemberantasan penyelundupan yang menangani khusus penyelundupan,” kata Wiranto.

Pada kesempatan itu, Wiranto mengatakan bahwa pada saat rapat terbatas Kapolri sudah bisa menjamin bahwa program percepatan pelayanan publik untuk SIM, STNK, BPKB, SKCK  akan berlangsung lebih cepat. Sehingga nantinya masyarakat tidak mendapatkan kesulitan untuk mengurus masalah SIM dan STNK. (asr)

Share

Video Popular