JAKARTA – Paripurna DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016  yang mengatur pemberatan hukuman atas kejahatan seksual menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna di Nusantara II, Gedung DPR, Rabu (12/10/2016).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yang disetujui oleh fraksi-fraksi di DPR RI atas pengesahan menjadi Undang-Undang. Hanya saja dua fraksi yakni Fraksi Gerindra dan PKS menyampaikan catatan atas persetujuan menjadi UU.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Dhirakarya mengatakan Fraksi Gerindra menghormati keputusan paripurna yang menyetujui Perppu No 1 Tahun 2016 ini menjadi Undang-Undang. Meski demikian, dia berharap tetap dilakukan revisi agar UU Perlindungan Anak ini dilaksanakan dengan efektif.

Catatan juga disampaikan oleh Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amalia mengatakan beberapa substansi yang terkandung dalam Perppu masih perlu diperdebatkan. Soal perlindungan dan perhatian kepada korban masih tak menyentuh dalam skala luas bahkan Perppu ini cenderung mengatur tentang hukuman terhadap pelaku.

“Kami melihat masih ada beberapa substansi yang masih memerlukan penjelasan,” kata Ledia.

Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu yang ditandatangani Presiden Jokowi ini ditandatangani pada Kamis, (26/5/2016) lalu.

Dasar pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar adalah bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Sehingga pemerintah menilai perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini mengatur pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak yakni pidana mati, seumur hidup,  penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Terhadap pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik. (asr)

Share

Video Popular