Oleh Li Modi

Harga perumahan di Tiongkok terus melonjak. Beberapa waktu lalu, pemerintah Tiongkok telah memberlakukan kebijakan yang membatasi pemberian kredit perumahan di 20 kota dengan tujuan untuk mengendalikan harga. Beberapa analis percaya bahwa terdapat unsur konfrontasi lunak dari pejabat Pemda terhadap pemerintahan pusat di balik meroketnya harga perumahan di Tiongkok.

Komentator Liang Jing dalam sebuah artikelnya yang dimuat di media pada Selasa (11/10/2016) menyebutkan bahwa konfrontasi lunak dari pejabat Pemda dalam isu yang berhubungan dengan perumahan di daerah terutama dapat kita lihat dalam membumbungnya harga perumahan yang memang dibiarkan terjadi, baru setelah itu harga ‘dibekukan’ secara tiba-tiba.

Di satu sisi, harga perumahan Tiongkok dalam jangka panjang terus meningkat, yang dalam beberapa waktu belakangan ini nyaris tak terkendali. Padahal pejabat pemerintah daerah mengetahui konsekuensi bahaya dari melonjaknya harga perumahan, tetapi mereka tetap bersikap apatis hingga pemerintahan pusat mengambil tindakan.

Laporan Lembaga riset Tiongkok menunjukkan, harga indeks perumahan di 100 kota Tiongkok September-on-September ratio telah naik  2.83 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan bulan yang sama, September  tahun lalu, maka kenaikan itu mencapai 16.64 %. Kedua angka perhitungan dengan rasio maupun perbandingan itu naik selama 14 bulan berturut-turut.

Di sisi lain, ketika pemerintah pusat mulai mengendalikan harga pasar perumahan, pemerintah daerah malahan ‘kelewat panas’ dalam melaksanakan instruksi, sehingga menyebabkan harga melonjak. Setelah itu baru merasa kelabakan untuk ‘memadamkan api’ lalu ditindaklanjuti dengan cara pembekuan. Hasilnya mungkin akan membuat penggorongan harga perumahan semakin menggila.

Ada sumber mengatakan, Kementerian Perumahan Tiongkok dalam rapatnya pada 30 September telah membahas instruksi dari Xi Jinping dan Li Keqiang tentang perlunya mengendalikan harga perumahan. Pada malam harinya, pembatasan lebih lanjut soal pemberian kredit perumahan langsung diberlakukan oleh sejumlah lembaga keuangan di Beijing dan Tianjin.

Tercatat hingga 8 Oktober, sudah ada 20 kota teelah memberlakukan pengetatan kredit perumahan. Setelah itu, ada berita bahwa penjualan perumahan di sejumlah kota mengalami penurunan. Media ‘Harian Rakyat’ kemudian menyebut “omzet penjualan perumahan di sejumlah kota mengalami pendinginan mendadak”.

Sistem pemerintahan kemudian menjadi ‘kambing hitam’ terjadinya konfrontasi lunak dari pejabat Pemda

Ekonom Yi Xianrong dalam analisanya menyebutkan bahwa alasan mengapa pemerintah daerah melakukan konfrontasi lunak, akarnya ada pada pemerintah Tiongkok yang tidak ingin membiarkan kekuasaan untuk mengendalikan harga perumahan terlepas dari tangan. Karena pemerintah takut begitu kendali terlepas, harga perumahan akan turun dan langsung berdampak pada angka pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang anjlok. Jadi mereka hanya berusaha untuk mencarikan keseimbangannya saja.

Karena itu maka pemerintah daerah beranggapan bahwa meskipun kebijakan pengendalian dikeluarkan, situasi balik cepat atau lambat akan terjadi. Jadi “bermain di bidang properti tidak akan merugi” itulah sikap yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasar perumahan Tiongkok tidak akan mengalami perubahan yang mendasar.

Liang Jing kemudian mengatakan, jika pemerintah tidak lagi menggunakan kekuasaan administratif untuk mengendalikan harga perumahan, tetapi membentuk kondisi persaingan yang sehat, maka konfrontasi lunak itu bisa diatasi. Tetapi, dalam sistem pemerintahan komunis itulah tingkat pengendalian menjadi lebih tinggi, karena pengendalian dan langsung mengintervensi itu sudah  menjadi kebutuhan politik.

Transaksi Jual-beli tanah adalah sarang bagi korupsi pejabat PKT

Yi Xianrong mengatakan bahwa alasan pemerintah daerah melakukan konfrontasi lunak itu karena selain untuk meningkatkan pendapatan pemeritah daerah, demi mengukir prestasi kerja pejabat yang bersangkutan, tetapi yang lebih penting adalah jalur tersebut memang paling mudah untuk memperoleh uang yang tidak halal.

Harga perumahan makin tinggi berarti harga jual tanah bisa didorong lebih tinggi pula. Kondisi ini akan merangsang pejabat pemerintah daerah untuk memamaksimalkan transaksi tukar menukar antara uang dengan kekuasaan dalam masa jabatannya.

Selain itu, dana yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah-tanah milik Pemda juga tidak transparan, banyak terjadi korupsi dan kolusi. menjadi lahan subur korupsi.

Investasi untuk membangun infrastruktur adalah yang paling sering dijadikan lahan untuk melakukan korupsi oleh para pejabat. Telah terjadi, seorang walikota Beijing melalui proses pembangunan infrastruktur perkotaan menggelapkan dana sampai sebanyak 200 juta Renminbi. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular