JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyampaikan Review Periodek Universal (UPR) kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss pada 22 September 2016. Sejumlah persoalan terkait upaya negara dalam memperbaiki situasi dan pemenuhan HAM menjadi materi yang dilaporkan.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia akan direview oleh Dewan HAM PBB atas pelaksanaan HAM pada Sesi Sidang Working Group Universal Periodic Review ke-27, April-Mei 2017 di Jenewa, Swiss. Terkait hal ini, masyarakat sipil melalui The Indonesia’s NGO Coalition for International Human Rights Advocacy (HRWG) juga telah menyampaikan submisi laporan kepada Dewan HAM PBB.

HRWG sebagai koalisi masyarakat sipil untuk advokasi HAM internasional juga telah menyusun sejumlah laporan, bekerjasama dengan masyarakat sipil di Indonesia, terkait dennen pelaksanaan HAM selama 4 tahun terakhir, di antaranya Laporan umum pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi tahun 2012, Laporan tematik hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan,   sumber daya alam dan lingkungan,  hak-hak disabilitas, hak pembela HAM dan hak-hak kelompok Falun Dafa.

Penanggungjawab Penyusuan Laporan UPR Komnas HAM, Sandrayati Moniaga menyampaikan bahwa Komnas HAM sudah terlibat dalam pembuatan tinjauan UPR sejak 1998 lalu. Pada 2012 lalu fokus laporan Komnas HAM Indonesia adalah pada isu kebebasan beragama, perlindungan buruh migran dan pertanggungjawaban perusahaan untuk menghormati HAM.

Menurut Moniaga, ketiga topik yang disampaikan dalam tinjauan UPR dengan menelaah dua tema utama. Pertama, aspek legalitas terkait perlindungan HAM. Kedua, pencapaian, best practice, tantangan dan hambatan-hambatan pelaksanaannya.

Pada laporan 2016, Laporan Komnas HAM mengulas sebanyak 18 isu antaranya isu kebebasan berekspresi, hak untuk hidup, perlakuan dan penghukuman yang mengandung penyiksaan, perlakuan kejam dan tindakan tidak manusiawi lainnya, memerangi impunitas, kebebasan beragama dan berkeyakinan serta isu LGBT.

Sementara kelompok penyandang hak yang menjadi fokus laporan Komnas HAM dalam kaitan pemenuhan hak-hak asasinya adalah masyarakat adat, penyandang disabilitas dan pembela hak asasi manusia.

Moniaga menyampaikan pada materi laporan, Komnas HAM juga menyampaikan pentingnya pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi OPCAT, Satuta Roma, CPED, Konvensi Pengungsi 1951 dan OP-ICRPD. Instrumen nasional yakni Ranham 2015-2019 disampaikan bahwa penting untuk dikondisikan agar memberikan dukungan optimal terhadap upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.

Laporan instrumen nasional juga berkaitan KUHP yang kini masih dalam tahapan proses revisi bahkan berkaitan upaya memerangi terorisme, Komnas HAM telah merekomendasikan agar RKUHP hanya mengatur tindak pidana umum. Revisi RUU Terorisme harus dengan tegas memasukkan prinsip-prinsip HAM, menghapus hukuman mati di semua peraturan perundang-undangan dan melakukan eksaminasi terhadap seluruh putusan mati di MA.

Komnas HAM juga menekankan perlunya upaya kongret terkait penguatan lembaga HAM di Indonesia. Hal-hal lain yang menjadi perhatian adalah peningkatan dalam upaya pendidikan dan pelatihan HAM, maraknya kasus-kasus penggusuran, isu HAM di Papua, isu bisnis dan HAM, hak atas kesehatan yang meliputi asuransi kesehatan nasional, FCTC dan dampak kebakaran hutan.

“Dalam menyusun laporan situasi HAM nasional, Komnas HAM mengedepankan prinsip-prinsip independensi dan mengundang sejumlah stakeholder seperti LSM dan organisasi lain guna memberikan masukan,” kata Moniaga dalam jumpa pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Melalui Resolusi 60/261, Majelis Umum PBB menciptakan UPR untuk meninjau secara kooperatif catatan hak asasi manusia setiap negara yang dilakukan sekali setiap empat tahun dan meliputi semua anggota PBB yang terdiri dari 193 negara. UPR juga mendorong dan memberikan kesempatan bagi setiap negara untuk menyatakan tindakan apa yang mereka lakukan guna memperbaiki situasi HAM di negara mereka.

Pada UPR 2016-2017, terdapat tiga laporan dari setiap negara yakni informasi dari negara, informasi dari LSM atau NGo dan informasi dari institusi HAM nasional. Format laporan yang disampaikan hanya 2.815 kata berisikan upaya/upaya capaian yang telah dilaksanakan pemerintah, situasi dan kondisi di lapangan penikmatan hak serta rekomendasi. (asr)

Share

Video Popular