JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan vonis denda dengan total Rp 119,8 Miliar kepada 11 perusahaan atas pelanggaran kartel ayam.  Perusahaan-perusahaan ini melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia.

Vonis dijatuhkan setelah Majelis Komisi yang diketuai Kamser Lumbanradja selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging  di Indonesia pada sidang di KPPU, Jakarta, Kamis (13/10/2016).

Perusahaan tersebut adalah PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Japfa Comfeed Indonesia, PT Malindo Feedmill, PT CJ-PIA, PT Taat Indah Bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, PT Hybro Indonesia, PT Expravet Nasuba,  PT Wonokoyo Jaya Corporindo, CV Missouri, PT Reza Perkasa, dan PT Satwa Borneo Jaya.

KPPU menjelaskan, objek perkara adalah kesepakatan Pemotongan/Pengafkiran Induk Ayam Pedaging (Parent Stock) dan Pemotongan Hatchery Egg Final Stock oleh Pelaku Usaha Pembibitan tahun 2015 di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya pratek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Tentang Kesepakatan Afkir Dini Majelis Komisi menilai, kesepakatan yang dilakukan oleh para Terlapor pada pertemuan 14 September 2015 dan 21 September 2015 terkait proporsi yang akan diafkir oleh masing-masing Terlapor  telah efektif dilaksanakan. Hal ini sebagaimana dikuatkan oleh bukti pemusnahan tahap  sebanyak 2 juta ekor sesuai dengan prosentase yang telah disepakati oleh para terlapor.

Atas fakta-fakta ditemukan, KPPU menyatakan bahwa seanyak 12 terlapor perusahaan-perusahaan tesebut  terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU juga menetapkan pembatalan perjanjian pengafkiran Parent Stock (PS) yang ditandatangani oleh Terlapor I sampai dengan Terlapor XII tanggal 14 September 2015.

KPPU dalam putusannya menjatuhkan denda kepada PT Charoen Pokphand Indonesia dan PT Japfa Comfeed Indonesia masing-masing sebesar Rp 25 miliar,  PT Malindo Feedmill sebesar Rp 10,8 miliar, PT CJ-PIA sebesar Rp 14,5 miliar, PT Taat Indah Bersinar sebesar Rp 11,5 miliar, PT Cibadak Indah Sari Farm sebesar Rp 5,3 miliar.

Kemudian kepada PT Hybro Indonesia sebesar Rp 6,5 miliar, PT Wonokoyo Jaya Corporindo Rp 10,8 miliar, CV Missouri dan PT Reza Perkasa masing-masing sebesar Rp 1,2 miliar dan PT Satwa Borneo Jaya sebesar Rp 8 miliar. Sedangkan PT Ekspravet Nasuba tak dijatuhkan denda meski diputus bersalah. Pasalnya, perusahaan ini telah melakukan afkir dini sebelum pertemuan 14 September 2015. (asr)

Share

Video Popular