- Erabaru - http://www.erabaru.net -

Korut Jual ke Taiwan Hak Tangkap Ikan di Perairannya karena Butuh Dana

Oleh Liu Ying

Akibat kekurangan dana untuk membiayai operasional, pemerintah Korut telah menjual hak untuk menangkap ikan di perairan dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) milik mereka kepada Taiwan. Info itu diungkap Media Korea Selatan yang mengutip laporan dari seorang sumber yang akrab dengan berita kalangan dalam pemerintahan Korut.

Lembaga Kelautan dan Perikanan Taiwan telah membantah isu tersebut dan mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan tindakan apapun termasuk mengontak mereka.

‘Yonhap’ mengutip sumber tersebut memberitakan bahwa saat ini ada sekitar 300 lebih kapal penangkap ikan Taiwan berbobot 300 ton yang sedang melakukan penangkapan ikan di bagian timur dari perairan Korea utara.

Masing-masing kapal itu harus membayar kepada pemerintah Korut USD 1.400 agar diberikan hak untuk menangkap ikan dalam perairan. Korut juga memaksa kapal-kapal Taiwan itu untuk menggunakan tenaga kerja asal Korut dengan upah masing-masing sebesar USD 500 per bulan.

Pejabat intelijen Korea Selatan mengatakan bahwa pemerintah sedang melakukan penyelidikan untuk mengkonfirmasi masalah tersebut.

Diputi Direktur Dewan Pertanian Badan Perikanan Taiwan Huang Hongyan dalam sebuah wawancaranya mengatakan bahwa ZEE Korea Selatan memang bisa dijual ke negara lain, tetapi Taiwan sampai saat ini belum ada rencana ke arah itu.

Huang Hongyan menegaskan bahwa kalau pun nelayan Taiwan ingin menangkap ikan di perairan negera orang, mereka selain membutuhkan persetujuan dari negara bersangkutan juga harus minta ijin pemerintah Taiwan.

Sedangkan Korut sensitif secara politis, berbagai faktor resiko perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Ditambah lagi sejumlah sanksi ekonomi sedang diterapkan PBB kepada Korut. Jadi meski mungkin warga berminat tetapi kekhawatiran juga tidak rendah. Untuk itu, pemerintaah Taiwan mengambil sikap untuk tidak dulu menyentuh masalah itu.

Dilaporkan bahwa dampak dari sanksi ekonomi membuat dana untuk operasi pemerintah Korut menurun secara drastis. Karena itu mereka terpaksa memutar otak untuk mencari tambahan,  berusaha menyewakan lahan penangkapan ikan kepada negara lain yang berminat, termasuk Tiongkok.

Saat ini, Korut sudah menjual hak penangkapan ikan di bagian timur dan barat perairannya kepada nelayan Tiongkok. Dana dari penjualan hak itu kemudian dimasukkan ke dalam pundi untuk mendanai operasional pemerintah yang besarnya mencapai USD 72 juta setiap tahunnya.

Ketua Lembaga Strategi Keamanan Nasional Korea Selatan pada 21 September 2016 lalu, memperkirakan bahwa sanksi DK PBB menyebabkan dana operasional pemerintah Korut menyusut dengan cepat.

Dana itu paling tidak sudah berkurang sebanyak 40 % dari jumlah sebelum terkena sanksi. Ia mengatakan, sejak ada larangan untuk mengekspor batu bara, baja, emas, titanium, vanadium dan biji mineral lainnya, jumlah ekspor Korut sudah bersusut sebanyak 50 %. Hal ini menyebabkan negara itu sekarang kekurangan devisa sekitar 1 miliar Dollar AS. (Soundofhope/sinatra/rmat)