Oleh: Qin Yufei

Reuters mengutip dari 2 sumber memberitakan bahwa setelah pertemuan kedua kepala negara nanti, otoritas Beijing mungkin dapat  mempertimbangkan pemberikan ijin  terbatas menangkap ikan kepada nelayan Filipina di perairan Pulau Huangyan atau Scarborough Reef. Dalam bahasa Inggris atau orang Filipina biasa menyebutnya Karburo yang terletak di perairan Laut Tiongkok Selatan. Hingga saat ini perairan itu masih disengketakan oleh kedua negara.

Seorang pejabat Filipina menginformasikan kepada Reuters bahwa Presiden Rodrigo Duterte pada  Kamis (20/10/2016) akan menemui Presiden Xi Jinping di Beijing. Duterte bermaksud untuk menyampaikan beberapa masalah tentang penangkapan ikan yang dihadapi nelayan Filipina di perairan tersebut.

Pemerintah Tiongkok menduduki pulau itu pada 2012, kemudian melarang nelayan Filipina untuk masuk ke perairan pulau tersebut yang kaya dengan ikan.

Pulau tersebut kemudian menjadi bagian dari kasus yang diajukan oleh pemerintah Filipina kepada Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag.  Pada Juli lalu, Pengadilan Arbitrase mengeluarkan putusan untuk menolak klaim teritorial Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, termasuk zona ekonomi ekslusif 200 mil laut di sekitar Kepulauan Nansha.

Otoritas Beijing segera menyatakan bahwa putusan Pengadilan Arbitrase itu tidak sah, tetapi mengatakan bahwa dialog langsung lebih diprioritaskan dalam menyelesaikan masalah sengketa antar negara untuk mencarikan solusi yang damai.

Setiap orang boleh pergi ke sana

Reuters melaporkan, otoritas Beijing kini sedang mempertimbangkan untuk mengalah demi Duterte. Hubungan persahabatan dengan Tiongkok setelah Duterte resmi menjabat sebagai presiden pada 30 Juni tahun ini menandakan sebuah pembalikan dalam kebijakan politik luar negeri Filipina yang selama ini cenderung untuk pro-AS.

Seorang sumber yang memiliki hubungan dekat dengan pimpinan atas di Beijing kepada Reuters mengatakan, “Setiap orang boleh pergi ke sana (Pulau Huangyan), tetapi bersyarat”.

Yang ia maksudkan adalah para nelayan Tiongkok dan Filipina. Lalu apa syaratnya?

Sumber tersebut mengatakan, “Rinciannya akan ditentukan oleh kelompok kerja yang dibentuk kedua negara”.

Namun belum jelas apakah pihak Tioongkok akan setuju untuk tidak melakukan patroli laut bersama.

“Ini akan menjadi petanda kembalinya era Arroyo” kata sumber kedua kepada Reuters. Di era pemerintahan Presiden Maria Gloria Macapagal-Arroyo (2001 – 2010), nelayan kedua negara dapat memasuki perairan Pulau Huangyan.

Bila segalanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka bidang perikanan diharapkan menjadi salah satu dari puluhan kerjasama ekonomi kedua negara yang akan ditandatangani dalam waktu dekat.

Duterte bersumpah untuk tidak berkompromi soal kedaulatan

Namun pada Minggu lalu, Duterte mengatakan bahwa dalam kunjungannya di Beijing bahwa ia juga akan menyinggung tentang putusan Mahkamah Arbitrase Internasional, dan berjanji untuk tidak berkompromi soal kedaulatan. Pernyataan tersebut membuat pihak Beijing merasa kurang nyaman.

Hakim Agung Filipina Antonio Carpio memperingatkan bahwa bila Presiden Duterte sampai mengalah dalam mempertahankan kedaulautan nasional, maka ia akan diajukan ke pengadilan.

Pakar hubungan internasional dari Akademi Ilmu Sosial Tiongkok Lu Xiang memberitahu Reuters bahwa tujuan yang akan dicapai pemerintah Tiongkok adalah melakukan pengembangan sumber daya laut bersama dengan negara tetangga, “Bersengketa dengan negara tetangga manapun itu tidak menguntungkan Tiongkok”.

“Kita membutuhkan sebuah lingkungan ekstternal yang lebih kondusif dan baik,” kata Lu Xiang.

Kebebasan Navigasi

Tiongkok memiliki sengketa teritorial di Laut Tiongkok Selatan dengan negara-negara seperti Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam.

Baik Amerika maupun Jepang semua berharap otoritas Beijing tidak melakukan campur tangan yang dapat mengganggu kebebasan navigasi di Laut Tiongkok Selatan. Laut yang menghubungi  Lautan Hindia dengan Lautan Pasifik tersebut setiap tahunnya dilalui oleh kapal-kapal bisnis yang bernilai sekitar USD 5 triliun.

Kapal Angkatan Laut AS telah melakukan ‘pelayaran bebas’ di  sekitar perairan kepulauan Spratly Tiongkok yang baru-baru ini direklamasi. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular