JAKARTA – Komite Anti Pungli dan Suap Indonesia (KAPSI) mendatangi KPK, Kamis (20/10/2016) untuk memberikan data yang menyebut keterlibatan oknum-oknum di Indonesia yang melibatkan China Telecom.  Skandal ini dibalik rencana revisi PP Nomor 52 dan 53 Tahun 2000 tentang penetapan Tarif Interkoneksi dan Spectrum Frekwensi sharing untuk semua operator Jasa telekomunikasi di Indonesia.

Koordinator Nasional KAPSI, Ariefinoer Muklis menduga ada kejanggalan dalam Rencana Revisi terhadap PP 52 dan 53 tersebut, dimana adanya pengaruh dan permintaan dari pihak perusahaan telekomunikasi asing yaitu China Telcom.

“Bermaksud berinvestasi dengan membeli salah satu perusahaan jasa telekomunikasi seluler yang sudah beroperasi cukup lama dan yang kepemilikannya oleh pemegang saham dari perusahaan asing juga (O Asia PTE. LTD),” kata Muklis.

Menurut dia, pihaknya mendapatkan bocoran perjanjian conditional sale and purchase agreement antara China Telecom sebagai Buyer dan salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia sebagai Seller.

Pada dokumen itu, kata Muklis,  dimana dalam klausul pasal 3 tentang  pernyataan dan jaminan penjual dalam pasal 3.2 bahwa penjual menjamin pembeli dapat melakukan spectrum frekwensi sharing dengan semua operator yang ada dan mendapatkan jaminan terhadap penurunan tarif interkoneksi.

Hal tersebut, kata Muklis, diminta oleh China Telcom agar dalam spectrum frekwensi sharing tidak diperlukan Investasi tambahan untuk membangun jaringan frekwensi di lokasi yang belum terdapat jaringan frekwensi dari Penjualan.

“Nah terkait penurunan Tarif Interkoneksi antar operator dimaksudkan agar perusahaan yang akan di ambil oleh China Telcom dapat bersaing,” terangnya.

Oleh karena itu, rencana revisi kedua PP tersebut Komite Anti Korupsi Indonesia menduga keras bahwa adanya  kongkalikong oknum-oknum di Kementerian Komunikasi dan Informasi yang sengaja bersama sama melakukan revisi kedua PP tersebut. Revisi tak lain dimaksudkan untuk kepentingan China Telcom yang akan mengambil saham kepemilikan salah satu  perusahaan jasa operator telekomunikasi seluler yang dimiliki oleh asing.

Atas alasan inilah, Komite Anti Pungli dan Suap  Indonesia (KAPSI)  melaporkan masalah ini ke Komite Pemberantasan Korupsi terkait dugaan gratifikasi dan korupsi konten kebijakan Rencana Revisi PP nomor 52 dan PP nomor 53 tahun 2000.

KAPSI menilai jika revisi PP nomor 52 dan PP nomor 53 ini dilakukan maka akan berpotensi  menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat para penguna jasa telekomunikasi, serta adanya unsur dugaan suap kepada oknum-oknum pejabat tinggi di Kominfo. (asr)

Share

Video Popular