JAKARTA – Sepanjang  dua tahun periode pemerintahan Presiden Joko  Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah terus melakukan kerja nyata di bidang investasi terutama terkait perbaikan pelayanan investasi kepada investor. Perbaikan layanan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan dampak positif dan meningkatkan realisasi  investasi di Indonesia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong menyampaikan bahwa berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan penamaman modal kepada investor terus dilakukan. Menurut Thomas, langkah ini merupakan bukti dari kerja nyata yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran di BKPM dalam mendukung visi Presiden Joko Widodo untuk lebih melayani investor baik asing maupun domestik secara lebih baik.

Menurut Thomas, beberapa perkembangan dari kemajuan yang dicapai oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal selama dua tahun terakhir utamanya dari sisi pelayanan serta kemudahan  bagi investor.

“Presiden Jokowi selalu mengedepankan keterbukaan dan pentingnya kesadaran bahwa saat ini kita sedang dalam era persaingan sehingga kompetisi dengan negara-negara pesaing dalam menarik investasi harus dimenangkan,” kata  Tom dalam rilis BKPM, Kamis (20/10/2016).

Perbaikan layanan investasi yang dilakukan oleh BKPM merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo yang dalam tiga hari setelah dilantik melakukan “blusukan” ke BKPM. Hanya berselang tiga bulan setelah itu, tepatnya pada 26 Januari 2015, Presiden Joko Widodo meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menempatkan 22 Kementerian/lembaga di bawah naungan BKPM.

PTSP Pusat melayani 162 jenis perizinan dan non-perizinan, dengan 22 K/L yang menyatu dalam 1 kantor dan telah menerbitkan lebih dari 25.000 izin. Selain itu, dari program-program terobosan pelayanan penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM beberapa di antaranya masuk dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh  pemerintah.

Layanan investasi 3 jam yang diluncurkan pada tanggal 11 Januari 2016 oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan paket kebijakan ekonomi jilid 2 serta revisi daftar negatif investasi yang merupakan paket kebijakan ekonomi jilid 10.

Tom menambahkan bahwa hingga minggu kedua Oktober, layanan Izin Investasi 3 Jam telah  digunakan oleh 130 perusahaan, menghasilkan total rencana nilai investasi Rp 291 triliun danbertujuan untuk menyerap tenaga Kerja sebesar 77.424 orang.

Sementara itu, terkait program kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK), terdapat 71 perusahaan yang memanfaatkan fasilitas layanan KLIK dengan total nilai investasi  Rp 70,54 triliun dengan luasan tanah mencapai 888,93 hektar yang berlokasi di 11 Kawasan Industri.

Sedangkan layanan percepatan Jalur Hijau yang diberikan kepada investor-investor yang membutuhkan untuk mempercepat proses impor mesin atau bahan baku yang mereka butuhkan, saat ini telah digunakan oleh 66 perusahaan, dengan total nilai rencana investasi sebesar Rp 179,9 triliun.

Dari data yang dimiliki oleh BKPM, realisasi investasi periode Januari-Juni 2016 naik 14,8% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Nilai investasi yang masuk pada periode tersebut mencapai Rp 298,1 triliun. Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp 195,5 triliun naik 12,3% dari periode yang sama tahun 2015. (asr)

 

Share

Video Popular