JAKARTA –  KPK resmi menetapkan Bupati Tanggamus, Lampung, Bambang Kurniawan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi. Penetapan tersangka berdasarkan pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016.

“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan dan menetapkan BK (Bupati Tanggamus) sebagai tersangka,” ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Yuyuk dalam keterangannya, menyebut tersangka BK selaku Bupati Tanggamus diduga memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pengesahan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2016.

Atas perbuatannya tersebut, BK disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Penetapan tersangka ini setelah sejumlah Anggota DPRD Tanggamus melapor ke KPK setelah menerima sejumlah uang dari Bupati Tanggamus. Sebanyak 13 anggota DPRD Tanggamus yang menyerahkan uang ke KPK adalah Agus Munada, Nursyahbana, Heri Ermawan, Baharen, Herlan Adianto, Sumiyati, Fahrizal, Tahzani, Kurnain, Ahmad Parid, Tri Wahyuningsih, Hailina, dan Diki Fauzi. Total uang yang diserahkan para anggota DPRD itu ke KPK berjumlah Rp 523.350.000.

Sehari sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Bupati Buton, Umar Samiun sebagai tersangka. KPK dalam pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perkara sengketa pemilihan pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2011/2012.

KPK menyatakan bupati Buton diduga memberi atau menjanjikan sesuatu kepada M Akil Mochtar selaku hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait dengan sengketa pilkada Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara di Mahkamah Konstitusi tahun 2011/2012.  Uang yang diberikan oleh Bupati Buton sebesar Rp 1 miliar dari total Rp 6 miliar yang diminta Akil Mochtar.

Atas perbuatannya, SUS disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (asr)

Share

Video Popular