JAKARTA – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) membuat laporan khusus 2 Tahun kerja nyata Jokowi-JK dalam website khusus 20 Oktober 2014-20 Oktober 2016.   Laporan ini terdiri sejumlah laporan kinerja yang turut dilansir ulang sejumlah situs kementerian dan lembaga negara pemerintah.

Salah satu temanya adalah “Membangun Negeri dari Pinggiran” yang disematkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Indonesia Tertinggal (Kemendesa PDIT). Dalam laporannya, pembangunan dari pinggiran, khususnya pembangunan Desa, pemerintah mengklaim terus berupaya meningkatkan percepatan pembangunan di desa menjadi desa mandiri.

Laporan yang disampaikan menyebutkan bahwa salah satu upayanya adalah berkomitmen memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan Dana Desa. Laporan yang diklaim dicapai adalah meningkatkan pagu Dana Desa sebesar 125%  (dari Rp. 20,7T menjadi Rp. 46,9T), memotong mekanisme pencairan dari 3 tahap (40%:40%:20%) menjadi 2 tahap (60%:40%) dengan tetap menjaga kualitas kegiatan di Desa.

Selanjutnya adalah menyusun prioritas pemanfaatan Dana Desa yang sinergi dengan kegiatan sektoral lainnya dan setiap 4 desa disediakan 1 orang pendamping desa. Pada Tahun 2015 ditempatkan 20.602 pendamping desa. Di tahun 2016 ini, yang sudah direkrut sejumlah 9.325 pendamping.

Sisi percepatan pencairan dan penyaluran Dana Desa sampai dengan bulan September 2016 disebut menunjukkan kemajuan yang luar biasa yakni • Pencairan dari pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 27,8 T (98,73%). Sedangkan dari Kabupaten/Kota  ke rekening desa telah tersalurkan sejumlah Rp. 19,1 T (68,8%). • Pencairan Tahun Kedua pun saat ini mencapai Rp. 27,9 T (99,25%).

Adapun pemanfaatan Dana Desa dititikberatkan pada pembangunan fisik. Pada tahun 2015 sebesar  75,2%,dan pada tahun 2016 sebesar 70%. Sisanya diprioritaskan untuk program pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan sisi capaian yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah Pembangunan jalan perbatasan  yakni peningkatan kualitas dan pembangunan jalan baru di kawasan perbatasan terus dilakukan di tiga  titik yakni Kalimantan, Papua, dan NTT sebagai bagian penting beranda terdepan Indonesia.

Ini dikarenakan Kawasan Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T) adalah wajah depan Indonesia yang harus diperbaiki dan didorong kemajuannya, sebagai perwujudan bahwa negara hadir dan melindungi segenap warga. Progam lainnya adalah peningkatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Peningkatan kualitas jalan yang dibangun terdiri dari 12 lokasi total panjang 3.187 KM rincinya 5 lokasi di Kalimantan yakni 1.900 KM dengan sudah tersambung 1454 KM dan belum tersambung 446 KM. Adapun di Papua 2 lokasi yakni 1.111 KM yakni 884 KM tersambung dan 267 KM belum tersambung. Sedangkan 5 lokasi dibangun di NTT yakni 176 KM. Rincinya 63 KM sudah tersambung dan 113 KM belum tersambung.

Langkah peningkatan kualitas jalan dharapkan mampu meningkatkan daya saing untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi daya tarik warga negara tertangga untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. (asr)

Share

Video Popular