JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri disebut-sebut sudah menyiapkan sejumlah nama-nama yang akan menduduki posisi Ahok ditinggalkan karena mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017. Nama-nama yang beredar adalah Sekjen Kemendagri Yuswandi A. Temenggung dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Soni Sumarsono.

Keterangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo seperti dirilis Puspen Kemendagri,  menjelaskan tentang perbedaan penjabat dan pelaksana tugas (plt) kepala daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 74 Tahun 2016.

Menurut Tjahjo, kedua istilah tersebut memiliki pengertian berbeda karena istilah penjabat merupakan pengertian pejabat yang diangkat. Ini dikarenakan posisi kepala daerah mengalami kekosongan sehingga ditunjuklah penjabat.

Adapun istilah plt, ini dikarenakan kepala daerah bersangkuttan mengikuti cuti di luar tanggungan negara sehingga terjadi kekosongan misalnya maju sebagai petahana. Sehingga berdasarkan peraturan maka ditunjuklah plt.

Terkait hal ini, Mendagri menunjuk misalnya Wakil kepala daerah untuk menduduki posisi plt. Namun demikian, jika kemudian ternyata Wakil Gubernur juga turut mengikuti Pilkada maka Kemendagri akan menunjuk pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Eselon I lainnya di luar Kemendagri sebagai pelaksana tugas gubernur.

Puspen Kemendagri merinci perbedaan istilah untuk penjabat dan pelaksana tugas. Untuk penjabat, dipilih kata mengangkat, sedangkan untuk pelaksana tugas menggunakan kata menugaskan. Kedua kata tersebut punya konsekuensi hukum berbeda diatur dalam peraturan mendagri.

Lebih jauh Tjahjo menuturkan prosesi keprotokolannya plt adalah gubernur petahana menyerahkan Nota Pengantar Tugas kepada  Mendagri, kemudian Mendagri menyerahkan atau menugaskan ke seorang pelaksana tugas. (asr)

Share

Video Popular