CIKEAS – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya angkat bicara terkait polemik hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) meninggalnya pegiat HAM Munir. Penjelasan SBY ini setelah sebelumnya dia berjanji akan mengungkap kisruh nasakah laporan TPF Munir. SBY memberikan keterangan di rumah kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10/2016).

Pada kesempatan itu SBY tak sendirian saat menyampaikan saat keterangan pendahuluan. Selanjutnya Mantan Mensesneg dan Seskab, Sudi Silalahi membacakan penjelasan yang sudah disiapkan pada lembaran siaran pers atas raibnya naskah dokumen TPF Munir.

Turut hadir pada kesempatan itu mantan Menkopolhukam Djoko Suyanto, mantan Kapolri dan Kabareskrim, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, mantan kepala BIN Syamsir Siregar dan mantan Ketua TPF Munir Brigjen (Purn) Marsudi Hanafi.

SBY dalam penjelasannya mengungkap bahwa dirinya mengikuti selama beberapa minggu terakhir terkait pemberitaan kasus raibnya dokumen TPF Munir. Terkait hal ini, SBY mengaku sudah mempersiapkan untuk menyusun penjelasan selama dua minggu terakhir bersama mantan pejabat pada era pemerintahannya 2004 silam.

Menurut SBY sebagian pembicaraan tentang kasus Munir masih kontekstual. Akan tetapi isi-isu pembicaraan sudah bergeser ke arah politik. Kasus ini bahkan sudah tak lagi menyentuh terkait persoalan hukum. Namun demikian, SBY tak mempersoalkan masalah tersebut dikarenakan dirinya bukan orang yang baru dalam politik. SBY memilih tak reaktif untuk menyikapi seputar kasus Munir.

Pada kesempatan itu, SBY menegaskan bahwa dirinya saat menjadi Presiden dan sampai saat ini sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden, tetap bertanggungjawab atas kasus Munir. Apalagi pada saat itu, TPF Munir dibentuk saat dirinya menjabat sebagai Presiden RI untuk menindaklajuti temuan TPF Munir.

“Berkaitan tindak lanjut dengan temuan TPF munir, saya sebagai presiden waktu itu bertanggungjawab dan saya sebagai mantan presiden bertanggungjawab atas apa yang kami lakukan dulu dalam menegakan hukum kasus meninggalnya munir,” kata SBY dalam keterangannya.

SBY menegaskan kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya aktivis HAM Munir adalah kejahatan yang serius. Kasus ini, kata SBY,  sebenarnya mencoreng demokrasi di Indonesia pada saat itu yang menjadi perhatian masyarat di Indonesia maupun di dunia. Oleh karena itu, SBY menegaskan langkah-langkah yang dilakukan pemerintahannya pada saat itu merupakan tindakan serius untuk sungguh-sungguh penegakan hukum.

Walaupun demikian, SBY menyampaikan bahwa pada saat itu langkah yang dilakukan hanya sebatas kewenangan pejabat eksekutif termasuk para penyidik, penyelidikan dan penuntut. Jika kemudian nyatanya masih ada ketidakadilan sejati yang belum terwujud, SBY menegaskan selalu ada pintu untuk mencari kebenaran.

SBY juga menegaskan, jika masih ada kebenaran yang belum terkuak, maka selalu ada pintu untuk  mencari kebenaran yang sejati. Selanjutnya SBY menyampaikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan pengungkapan kasus Munir jika ada yang belum terungkap.

“Oleh karena itu saya mendukung langkah Presiden Jokowi jika memang akan melanjutkan penegakan hukum ini, jika memang ada yang belum selesai,” kata SBY. (asr)

Share

Video Popular