JAKARTA – Kontras menilai kasus hilangnya dokumen TPF Kematian Munir telah diungkap dan direspons oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bak umpan lambung yang tak boleh diabaikan oleh Jokowi.

KontraS menilai Susilo Bambang Yudhoyono dan Sudi Silalahi pada saat konfrensi pers menyebutkan secara terang bahwa kematian Munir Said Thalib masih memiliki pintu kebenaran yang bisa diungkap negara. Oleh karena itu, keterangannya ini merupakan celah untuk klarifikasi lebih lanjut.

“Ada celah dan ruang klarifikasi yang bisa dikeluarkan oleh otoritas negara dan Presiden Joko Widodo pasca keluarnya respons dari Puri Cikeas,” tulis Koordiantor KontraS, Haris Azhar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Haris juga menyebut bahwa KontraS secara organisasi berterima kasih kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan tim kabinetnya yang sudah menjelaskan secara kronologi proses penanganan, capaian dan kerja kerasnya untuk mengungkap kasus kematian Munir.

Namun demikian, KontraS menyayangkan alangkah baiknya jika penjelasan serupa juga bisa dilakukan jauh-jauh hari untuk mengingatkan pemerintahan Joko Widodo yang melanjutkan tongkat estafet penyelidikan kematian Munir, atas apa dan bagaimana langkah lanjutan yang harus dilakukan pada proses penegakan hukum yang belum selesai ini.

Kasus kematian Munir, tulis Haris, masih menyisakan ketidakjelasan dan kejanggalan. Kasus yang menurut laporan TPF –sebagaimana yang disampaikan oleh Sudi Silalahi siang ini- mengandung unsur dan peran kejahatan institusi; dalam hal ini keterlibatan kuat Badan Intelijen Negara, hanya berujung pada divonisnya Pollycarpus Budihari Priyanto semata; dan belakangan mendapatkan pembebasan bersyarat di tahun pertama Joko Widodo berkuasa.

Lebih rinci KontraS menyebut Sudi Silalahi menekankan bahwa penegakan hukum kasus kematian Munir belum selesai. Pernyataan demikian, bagi KontraS,merupakan sinyal kuat bahwa pemerintahan Jokowi tidak boleh berpangku tangan untuk mendiamkan dan seolah-olah bingung harus berbuat apa. Menurut KontraS, kasus kematian Munir memang belum selesai selama dokumen TPF hilang dan ada nama yang belum tuntas diselidiki hingga hari ini.

“Untuk itu, membuka laporan TPF kematian Munir menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang besar dan serius. Hal ini penting untuk membuktikan bahwa otoritas negara memiliki kemajuan dalam aspek dan indikator penegakan hukum dan perbaikan HAM di Indonesia,” kata Haris.

KontraS mencatat bahwa dalam pernyataan sikap yang diberikan baik oleh SBY dan Sudi Silalahi tidak ada satu pernyataanpun yang menerangkan dokumen TPF hilang. Bahkan jejak-jejaknya telah disebutkan ketika Sudi Silalahi menyatakan bahwa ada dokumen-dokumen negara terpilih yang telah dikumpulkan pemerintahan SBY, diserahkan secara resmi kepada Arsip Nasional RI. (asr)

Share

Video Popular