JAKARTA – Pengungkapan kasus kematian Munir kini berada pada pemerintahan Jokowi pasca Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono berbicara mengenai dokumen laporan TPF Kematian munir. Walaupun SBY tak mengungkap keberadaan dokumen asli, namun Presiden Jokowi didesak menuntaskan perkara pembunuhan Munir.

“Presiden SBY telah angkat bicara, meski tidak menjawab teka-teki di mana sebenarnya keberadaan dokumen. Ibarat permainan sepak bola, kini bola telah dilempar balik ke pemerintah Jokowi,” kata Wakil Ketua Setara Institue, Bonar Tigor Naipospos dalam pesan tertulis dikutip, Kamis (27/10/2016).

Menurut Bonar, walaupun siapa saja yang memerintah pasca SBY berkewajiban untuk menuntaskan sisa pekerjaan yang terbengkalai. Oleh karena itu, tugas untuk menyelesaikan “test of our history” kini berada di pundak Presiden Jokowi.

Langkah awal dilakukan Presiden Jokowi adalah mengumumkan secara terbuka kepada publik hasil temuan yang disusun TPF Munir. Bonar mengatakan langkah ini agar publik bisa mengetahui hasil kerja dan sekaligus bentuk pertanggungjawaban TPF Munir. Ini dikarenakan meski TPF Munir dibentuk oleh Presiden tetapi pembiayaan operasional tim tersebut adalah berasal dari uang rakyat.

Tak hanya membeberkan hasil kerja TPF Munir, pembentukan tim baru dengan kewenangan pro yustisia dinilai perlu. Tim ini nantinya berisikan sebagian anggota TPF terdahulu dengan perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Komnas HAM. Bonar menuturkan, tugas tim ini selain memperdalam  laporan terdahulu, juga mencari fakta-fakta baru yang memungkinkan proses hukum perkara pembunuhan aktivis HAM Munir dibuka kembali.

Bagi Setara, kasus pembunuhan Munir 2004 silam dan puluhan kasus pelanggaran HAM lainnya menjadi hutang sejarah bagi warga Indonesia sebagai sebuah bangsa. Terkait hal ini, Presiden Jokowi yang terpilih mendapat mandat untuk menyelesaikannya dan tak bisa mengelak dari kewajibannya ini. (asr)

Share

Video Popular