JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) bersama Forum Pengada Layanan (FPL) mengharapkan DPR RI untuk segera membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melalui Panitia Khusus (Pansus).

Komnas Perempuan menilai pertimbangan masa sidang DPR RI tahun 2016 akan berakhir, maka sebagaimana komitmen Pimpinan DPR RI, tidak ada alasan menunda pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Penundaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak dapat ditawar lagi. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi sangat penting untuk segera dibahas dan disahkan.

“Jangan tunggu ada korban kekerasan seksual lagi, baru bergerak membuat sistem hukumnya. Jangan tunggu ada lagi YY berikutnya, atau EN yang lain,” tegas Ketua Komnas Perempuan, Azriana dalam keterangannya, Kamis (27/10/2016).

Menurut Azriana, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual beserta Naskah Akademis telah diserahkan dari Komnas Perempuan dan FPL kepada DPR RI. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur komprehensif sejak pencegahan, pelaporan, penegakan hukum dan pemulihan korban yang melibatkan berbagai sektor sehingga  peran lintas komisi diantaranya Komisi III, Komisi VIII dan Komisi IXsebagai Pansus dalam pembahasan menjadi strategis dan urgen.

Pembentukan Pansus merupakan langkah awal percepatan dan realisasi komitmen DPR RI dalampembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi regulasi yang sudah diharapkan dan ditunggu oleh semua pihak dalam pemajuan peradaban dan Hak Asasi Manusia.

Komnas Perempuan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melalui keterlibatan yang disosialisasikan oleh media sosial Komnas Perempuan dengan tagar #GerakBersama. (asr)

Share

Video Popular