JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas laporan dari BPK dan temuannya adanya ketidakpatuhan atas keuangan dan kemudian BPK tak memberikan penilaian (Disclaimer) atas keuangan Komnas HAM.

Pernyataan Komnas HAM disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah dalam jumpa pers tentang langkah penanganan tindak lanjut laporan BPK atas Komnas HAM di ruang Asmara Nababan, gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (31/10/2016).  Turut hadir pada jumpa pers itu, Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat, Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila dan Sandrayati Moniaga.

Pada kesempatan itu, Roichatul  menyampaikan terimakasih kepada masyrakat sipil, media massa dan seluruh masyrakat Inonesia atas kritik keras yang merupakan bentuk kepedulian terhadap Komnas HAM.

Oleh  karena itu, sejumlah langkah-langkah sudah ditempuh untuk tetap menjamin bahwa lembaga penegak HAM itu terus berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan menjaga kreadibilitas, reputasi dan independensi lembaga.

Langkah-langkah yang ditempuh adalah berdasarkan Sidang Paripurna Komnas Ham diputuskan untuk membentuk Dewan Kehormatan dan Tim Internal  untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian skandal penyalahgunaan anggaran.

Menurut Roichatul, Sidang Paripurna Komnas HAM sudah menonaktifkan secara resmi komisioner Komnas HAM DB dari jabatannya. Penonaktifan ini setelah Komnas HAM diterpa dengan isu penggunaan anggaran untuk rumah dinas fiktif. “Menonakitfkan Komisioner DB dengan adanya laporan Dewan Kehormatan menyatakan penyalahgunaan biaya sewa rumah dinas,” kata Roichatul dalam pernyataanya.

Pernyataan sikap resmi Komnas HAM juga menyampaikan akan memeriksa seluruh pejabat Komnas HAM yang disebut dalam laporan BPK terkait temuan pengeluaran fiktif. Komnas HAM juga menyatakan  akan mengambil langkah penindakan atas hasil laporan bagi mereka yang terlibat atau bertanggungjawab.

Langkah yang diputuskan Sidang Paripurna Komnas HAM adalah meminta bantuan kepada KPK untuk mengembangkan sistem pencegahan dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan penyelidikan serta evaluasi menyeluruh atas kondisi Komnas HAM.

Kejanggalan Keuangan

Sebelumnya BPK RI merilis hasil pemeriksaan keuangan terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di tahun 2015 dengan menyatakan disclaimer.  Pada laporannya, BPK menaksir kerugian negara mencapai Rp 1,19 miliar. Rinciannya adalah anggaran untuk kegiatan diduga fiktif sebesar Rp820,25 juta, rumah dinas fiktif  Rp330 juta, pembayaran uang tak sesuai Rp22,37 juta, dan honor pegawai Rp25,34 juta. Laporan itu sebelumnya juga menyebut adanya penggunaan uang tanpa bukti pertanggungjawaban Rp 1,02 milyar.

Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat pada kesempatan itu menuturkan bahwa komnas HAM serius dalam menindaklajuti laporan dan temuan BPK.  Namun demikian, kata Imdad, tim internal belum mengidentifikasi nama yang bertanggungjawab terkait kuitansi fiktif, sehingga penindakan baru sebatas teguran kepada pejabat struktural. Termasuk menemukan pihak bertanggungjawab terkait penyelewengan anggaran.

Menurut Imdad, seluruh temuan dan laporan BPK memang ada temuan kejanggalan. Akan tetapi diantaranya sudah diklarifikasi kebenarannya. Seperti pada honorium terhadap satuan kerja Komnas HAM terkait Komnas Perempuan tentang pembayaran honor tak sesuai ketentuan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Komnas HAM berkirim surat kepada Kementerian Keuangan dan disetujui oleh Kemenkeu RI. Hingga akhirnya temuan Komnas HAM atas pengeluran uang ini tak lagi menjadi temuan.

Imdad juga menyampaikan item lainnya atas temuan pengeluaran fiktif Rp 900 juta. Akan tetapi setelah ditelusuri lebih lanjut berdasarkan bukti-bukti kwitansi, maka kemudian dinyatakan selesai. Namun demikian, Imdad mengakui terkait temuan pengeluaran fikif Rp 820,5 juta dan rumah dinas fiktif Rp 330 juta tak bisa ditelusuri lebih lanjut.

“Sisanya lagi memang tak bisa dipertanggungjwabkan pasca diumumkan itu adalah Rp 820,5 juta yang terindikasi fiktif tak bisa diperbaiki, kedua terkait dengan Rp 330 juta rumah dinas,’ kata Imdad.

Imdad menerangkan selain laporan keuangan kedua diatas,  BPK sudah tak lagi menjadi persoalan atas laporan keuangan Komnas HAM RI. Imdad menyampaikan perlu adanya koreksi terkait penyebutkan angka-angka atas dugaan pengeluaran fiktif selain pengeluaran Rp 820,5 juta dan rumah dinas fiktif Rp 330 juta.

Sebelumnya, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengancam menyatakan mosi tak percaya kepada Komnas HAM apabila tidak melakukan dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan dugaan korupsi yang terjadi.

ELSAM dan ICJR sebelumnya juga menyerukan kepada pimpinan Komnas HAM harus menindaklanjuti dugaan korupsi yang terjadi di Komnas HAM dengan mendorong ke ranah proses hukum penyelidikan dan penyidikan. Pada kasus ini, dalam prosesnya, Komnas HAM diminta bersikap terbuka dan menjaga integritas dengan tidak menutup-tutupi dugaan korupsi.

Bagi ELSAM dan ICJR, langkah dan kebijakan itu diperlukan mengembalikan kembali “marwah” Komnas HAM sebagai institusi nasional hak asasi manusia yang bertanggungjawab kepada masyarakat Indonesia. Hal ini harus dilakukan karena Indonesia membutuhkan institusi-institusi yang kuat dan mandiri untuk mendorong dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. (asr)

Share

Video Popular