Ada Penipuan Data Ekonomi Pemda di Tiongkok

443
Ekonom yang tergabung dalam wadah pemikir Dewan Negara Tiongkok Wei Jianing dalam pidatonya baru-baru ini mengakui adanya penipuan data ekonomi pemerintah daerah yang cukup serius. (AFP)

Oleh Li Modi

Ekonom yang tergabung dalam wadah pemikir Dewan Negara Tiongkok, Wei Jianing dalam pidatonya baru-baru ini mengakui adanya penipuan data ekonomi pemerintah daerah yang cukup serius.

Menurut Wei Jianing, reformasi yang digerakkan pemerintah pusat terutama harus memecahkan masalah ketidakabsahan data dan informasi. Untuk itu Lembaga Statistik Nasional perlu dijadikan badan yang independen.

Wei Jianing adalah seorang inspektur dari Pusat Pengembangan dan Penelitian Dewan Negara Tiongkok Bagian Ekonomi Makro. Dalam sebuah pernyataan publik pada 23 Oktober 2016 lalu, ia mengatakan bahwa target dari reformasi pada sisi pensuplai data adalah bagaimana untuk memecahkan masalah paling besar yaitu cara untuk memperoleh data atau informasi yang akurat, informasi untuk memahami situasi nyata di lokasi.

Untuk itu, Lembaga Statistik Nasional harus berdiri independen, tidak boleh berada di bawah kepemimpinan dari pemerintah mana pun. Sehingga lembaga tersebut dapat lebih berperan dan meningkatkan otoritas lembaga tersebut.

Dalam memberikan contoh, Wei Jianing mengutip pemberitahuan beberapa pejabat daerah mengatakan bahwa saat ini banyak data statistik ekonomi daerah itu diciptakan melalui kordinasi antara  para sekretaris partai, walikota setempat dan lainnya, jadi tidak dapat mencerminkan situasi yang sebenarnya.

Misalnya, pada saat suatu pertemuan, sekretaris partai bertanya kepada pejabat biro statistik soal mengapa angka dari ekonomi swasta yang dilaporkan tidak mencapai angka yang ditargetkan   dalam rapat sebelumnya?

Pejabat statistik itu hanya mampu menjawab dengan  meminta maaf dan berjanji akan melakukan verifikasi dalam waktu singkat. Dalam pertemuan berikutnya, pejabat statistik tersebut sudah dapat menyodorkan laporan dengan angka yang sudah ‘sesuai target’.

Sebagai contoh lain, untuk menunjukkan adanya peningkatan pada sektor jasa pelayanan, menunjukkan restrukturisasi ekonomi daerah berjalan efektif, maka pejabat dari biro statistik daerah mengkoleksi data-data pembahasan rapat, konferensi atau seminar-seminar dari sekolahan, rumah sakit dan lembaga usaha lainnya untuk dijadikan bumbu yang dimasukkan ke dalam laporan mereka. Kasus-kasus serupa berlimpah ruah.

Meskipun saat ini jumlah informasi berkembang semakin besar, tetapi data atau informasi yang dapat ditangkap oleh pemerintah pusat semakin kecil. Jadi untuk memahami situasi ekonomi Tiongkok, tidak cukup hanya memantau laporan keuangannya, tetapi harus turun ke bawah untuk meminta informasi langsung dari perusahaan swasta atau warga setempat.

Situasi ekonomi Tiongkok saat ini adalah jumlah ekspor, investasi swasta dan konsumsi domestik sedang menurun. Perusahaan swasta bermigrasi ke luar negeri, perusahaan milik negara sedang dalam masa studi politik – studi politik mengacu pada Partai Komunis Tiongkok/PKT yang sejak merebut kekuasaan telah menghendaki masyarakat Tiongkok dalam masa tertentu untuk membaca dan memahami isi dari dokumen-dokumen mereka.

Menurunnya ekonomi riil Tiongkok sangat dipengaruhi oleh gelembung real estate. Gelembung reall estate menyebabkan banyak pemodal untuk menginvestasikan dana mereka ke sektor real estate dan tidak ke sektor riil. Sedangkan bagian besar dari dana yang digunakan untuk mendukung pembiayaan real estate itu berasal dari kredit perbankan, serta sejumlah dana dari “produk non standar” yang berada di luar ruang lingkup statistik.

Dari data atau informasi yang berkembang di masyarakat diketahui bahwa pendorong utama gelembung real estate Tiongkok adalah munculnya keuangan pertanahan (pemerintah daerah dan pejabat memanfaatkan hak atas lahan untuk mendapatkan keuntungan).

PKT pada awal 2003 telah menggolongkan pasar real estate sebagai industri pilar Tiongkok. Sejak saat itu banyak modal yang ‘diangkat’ dari sektor riil dan dimasukkan ke dalam pasar real estate. Ini menjadi faktor utama menurunnya ekonomi riil di Tiongkok.

Dalam rangka mengejar kinerja, pemerintah daerah kemudian berusaha untuk mengutak-atik angka laporan. Main angka laporan sudah bukan rahasia lagi. Ekonom Tiongkok Gong Shengli pernah mengatakan bahwa bermain dengan angka, mengutak-atik angka laporan sudah menjadi keahlian dan alat dari pejabat PKT untuk menggaet prestasi pribadi maupun untuk menjaga ‘stabilitas’.

Selain Wei Jianing, anggota Komisi Politbiro PKT dan mantan Deputi Auditor Nasional Dong Dasheng, Perdana Menteri Li Keqiang juga secara terbuka mengakui adanya penipuan melalui data ekonomi. Pada 2007 ketika Li Keqiang masih bekerja di Liaoning, kepada duta AS ia pernah menyebutkan bahwa laporan ekonomi Tiongkok itu “buatan manusia”, karena itu tidak dapat diandalkan.

Majalah AS ‘Fortune’ edisi Desember tahun lalu memuat sebuah artikel yang mengatakan, beberapa pejabat dalam sistem PKT sudah mengakui bahwa data ekonomi Tiongkok selama bertahun-tahun telah dimodifikasi sedemikian rupa. Mark up itu termasuk angka-angka pada pendapatan negara, pendapatan rumah tangga dan Produk Domestik Bruto dan lainnya.

Profesor ekonomi dari Universitas Pittsburgh AS, Thomas G. Rawski pernah melakukan studi tentang perkembangan ekonomi Tiongkok pada 1997 – 2000, dan menerbitkan sebuah artikelnya pada 2001 yang menyebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama beberapa tahun tersebut sesungguhnya hanya setengah dari angka dalam laporan resmi yang dipublikasikan pemerintah Tiongkok. (sinatra/rmat)