JAKARTA –  Koalisi Masyarakat Sipil menyerukan kepada elit politik dan publik secara umum mestinya menyadari bahwa Pilkada sebagai bagian dari mekanisme politik demokrasi. Oleh karena itu, nalar politik kritis dan rasional harus dikedepankan serta mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan keberagaman.

“Elite politik dan tokoh-tokoh masyarakat harus mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan semangat keberagaman sebagai prinsip fundamen dalam dem‎okrasi dan kebangsaan,” kata Direktur Imparsial, Al Araf, di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Imparsial menambahkan profesionalisme aparat sangat penting dan dibutuhkan untuk menjamin dan memastikan proses Pilkada berjalan aman dan damai. Hal ini ini harus diwujudkan dengan independensinya dan berfokus menjamin keamanan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Berkaitan aksi demonstasi dinilai merupakan hak konstitusional warga yang dilindungi oleh konstitusi dan konvenan hak sipil dan politik. Setiap warga negara tentu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan itu bagian dari kehidupan berdemokrasi.

Pada kejadian ini, aparat keamanan terdiri Polisi, TNI, Intelijen harus bersikap netral dan menunjukkan independensinya dengan menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing secara profesional dan akuntabel;

Namun demikian, kata Al-Araf, segala bentuk aksi kekerasan perlu dihindari dan tidak dibenarkan karena itu justru akan merusak demokrasi itu sendiri. Aparat keamanan harus bertindak tegas terhadap segala bentuk aksi kekerasan.

Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan segala bentuk tindak kekerasan sudah seharusnya dihindari. Pilkada adalah bagian dari pesta demokrasi sehingga kegembiraan dan kebahagiaan untuk menyambut itu yang harus dikedepankan bukannya ketakutan, kebencian dan kekerasan yang justru diperlihatkan.

Selain itu, menjaga perdamaian dan keamanan bukan hanya semata menjadi kewajiban dari aparat keamanan, tapi juga tentunya menjadi tanggung jawab dari semua elemen masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan semangat toleransi.

Koalisi masyarakat sipil tersebut terdiri dari The Indonesia Human Right Monitor (Imparsial), ELSAM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Setara Institute, Human Rights Working Group (HRWG), Indonesian Legal Roundtable (ILR), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), KontaS dan ICW.  (asr)

Share

Video Popular