JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil menilai menguatnya isu SARA menjelang Pilkada serentak bukan hanya dinamika politik yang tidak konstruktif, tapi juga sangat berbahaya. Bahkan sudah berkembang jauh yang dikhwatirkan memupus kebhinekaan di masyarakat.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan apalagi penggunaan dan penyebaran isu SARA ini terjadi di ruang publik belakangan ini semakin diwarnai oleh ujaran kebencian yang memupuk dan membiakkan benih-benih intoleransi di tengah masyarakat.

“Pada  konteks ini, masyarakat didorong secara perlahan ke dalam sekat ikatan-ikatan sosial primordial yang akan mengikis kebhinekaan yang menjadi fundamen dari pendirian negara-bangsa Indonesia,” kata Al Araf dalam keterangan pers di Kantor Imparsial, Kamis (3/11/2016).

Koalisi Masyarakat Sipil menilai elit politik dan publik secara umum mestinya menyadari bahwa Pilkada sebagai bagian dari mekanisme politik demokrasi.  Pesta demokrasi ini justru sebagai kesempatan politik untuk memilih pemimpin terbaik sebagai pemegang kedaulatan rakyat di tingkat lokal/daerah.

Oleh karena itu, kata Al-Araf, politik elektoral ini harus dijalankan secara edukatif dan konstruktif untuk mencapai tujuan politik yang luhur. Nalar politik kritis dan rasional harus dikedepankan dalam menyeleksi dan memilih calon pemimpinnya.

Menurut Al-Araf, pada titik ini, politik yang konstruktif yang mengedepankan seleksi calon pemimpin dari sisi integritasnya, serta gagasan dan agenda yang diusungnya harus didorong. Hingga demikian, politisasi dan sentimen kebencian yang berbasis SARA harus dihindari dan dibuang jauh-jauh.

Langkah mengikis politisasi sentimen kebencian dilakukan untuk memastikan proses politik elektoral ini tidak hanya berjalan damai dan aman, tapi juga edukatif dan memastikan terpilihnya calon pemimpin yang berpihak kepada rakyat.

Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dihelat pada 15 Februari 2017, penggunaan sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) sebagai instrumen politik untuk menyerang lawan politik dan menghimpun dukungan politik semakin menghiasi ruang publik.  Perkembangan ini tentu menjadi keprihatinan kita semua sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi.

Koalisi masyarakat sipil tersebut terdiri dari The Indonesia Human Right Monitor (Imparsial), ELSAM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Setara Institute, Human Rights Working Group (HRWG), Indonesian Legal Roundtable (ILR), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), KontaS dan ICW.  (asr)

 

Share

Video Popular