JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan daerah rawan longsor di Indonesia sesungguhnya sudah dipetakan. Peta skala 1 : 250.000 sudah dipetakan dan dibagikan kepada seluruh Pemda.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menuturkan bahkan PVMBG Badan Geologi menyusun peta prediksi longsor bulanan sesuai dengan ancaman curah hujan yang akan terjadi.

Tak hanya itu, peta tersebut juga dibagikan ke Pemda dan dapat diunduh di website PVMBG disertai dengan tabel penjelasan daerah-daerah kecamatan yang rawan longsor tinggi, sedang hingga rendah.

Lebih lanjut BNPB juga telah mengembangkan peta risiko bencana longsor yang memuat peta bahaya, kerentanan dan kapasitas. Namun demikian peta tersebut sebagian besar belum menjadi dasar dalam penyusunan dan implementasi rencana tata ruang wilayah.

“Implementasi tata ruang berbasis peta rawan longsor masih sangat minim,” jelas Sutopo dalam rilisnya, Rabu (16/11/2016).

Menurut Sutopo, banyak permukiman masyarakat yang berkembang di daerah-daerah zona merah, bahkan di bawah lereng perbukitan atau pegunungan yang hampir tegak lurus. Memang daerah-daerah perbukitan dan pegunungan adalah daerah yang subur. Tanah gembur umumnya subur dan menyediakan mata air melimpah.

Meski demikian, Sutopo mengingatkan bahwa daerah tersebut rawan longsor sehingga harus dibatasi peruntukannya. Penataan ruang adalah upaya yang paling efektif untuk mencegah korban longsor.

Selama 10 tahun terakhir daerah-daerah yang paling banyak terjadi longsor adalah Jawa Tengah (1.126 kejadian), Jawa Barat (858), Jawa Timur (387), Sumatera Barat (149), dan Kalimantan Timur (83). Daerah-daerah lain juga sering terjadi longsor saat hujan deras.

Daerah rawan longsor yang perlu memperoleh perhatian serius adalah daerah-daerah pegunungan dan perbukitan yang banyak penduduknya seperti di 1) Bukit Barisan dari Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Sumsel, Lampung; 2) Jawa bagian tengah dan selatan; 3) Bali, NTT, NTB, Maluku dan Papua; dan 4) Sulawesi (hampir sebagian besar semua wilayah dengan topografi pegunungan yang berpotensi longsor dan banjir bandang).

BNPB mengingatkan longsor dapat diantisipasi sebelumnya. Tidak mungkin semua wilayah di Indonesia harus dipasang sistem peringatan dini longsor. Sebab memerlukan ratusan ribu unit dan biaya yang sangat besar.

Akan tetapi, kuncinya adalah rencana tata ruang wilayah perlu ditegakkan ditambah dengan Sosialisasi dan peningkatan kapasitas pemda dan masyarakat terus ditingkatkan agar masyarakat tangguh menghadapi bencana longsor. (asr)

Share

Video Popular