JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra turut memberikan komentar pasca Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditetapkan oleh Bareskrim Mabes Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Atas kasus ini Yusril menegaskan hukum dan keadilan harus ditegakkan.

Menurut Yusril, atas status tersangka yang ditetapkan kepada Ahok maka penyelidikan telah diubah menjadi penyidikan. Selanjtunya, penyidik polisi harus melanjutkan penyidikan dan menghimpun bukti-bukti untuk nanti dapat memutuskan apakah perkara Ahok dapat dilimpahkan ke pengadilan atau dikeluarkan penghentian (SP3).

Yusril mengatakan pernyataan Ahok sebagai tersangka dan pencekalannya menunjukkan bahwa polisi telah melakukan penyidikan ini bebas dari intervensi. Sebelumnya Presiden Jokowi telah berjanji penanganan kasus Ahok ini akan dilakukan secara obyektif dan bebas intervensi dari pihak manapun.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Yusril menuturkan Ahok bisa saja menggugat penetapan itu ke sidang pra-peradilan. Kalau gugatan praperadilan dikabulkan, maka status tersangka harus dicabut. Sebaliknya jika gugatan praperadilan ditolak, maka status tersangka Ahok tetap dan penyidikan perkara dilanjutkan sampai ke pengadilan. Sedangkan terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi.

Tak hanya itu, Yusril menuturkan status Ahok sebagai calon dalam Pilkada DKI tidak berpengaruh berdasarkan Undang-Undang.  Ahok, bagi Yusril, tetap dapat meneruskan status pencalonannya karena dia tersangka melakukan penistaan agama sebagai delik umum, bukan delik khusus yang diatur dalam UU Pikada.

“Ahok tidak bisa lanjut Pilkada jika dia melanggar pidana dalam UU Pilkada. Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi Ahok, tetapi bagi siapa saja yang jadi calon dalam Pilkada. Keadilan harus ditegakkan terhadap siapapun,” tulis Yusril dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/11/2016).

Setelah dinyatakan tersangka, lanjut Yusril, para pelapor kasus Ahok ini harus terus-menerus melakukan pengawasan proses penyidikan. Jika penyidikan dirasa berjalan lamban, mereka bisa meminta laporan penangan kasus kepada Bareskrim. Jika Ahok misalnya di SP3, pelapor berhak mengajulan gugatan praperadilan atas penetapan tersebut.

Menurut Yusril, jika kasus Ahok ini dilihat sebagai sebuah kasus hukum, maka mekanisme hukum untuk menanganinya sudah cukup tersedia. Yusril menambahkan percaya bahwa hukum itu adalah mekanisme untuk menyelesaikan masalah secara adil dan bermartabat. “Tentu, sepanjang semua pihak menjunjung tinggi proses penegakan hukum yang adil dan beradab, bukan adu kekuatan untuk merekayasa atau memaksakan kehendak,” tegasnya.

Oleh karena itu,  Yusril berpendapat untuk memberikan kesempatan kepada Mabes Polri intuk menindaklanjuti proses hukum terhadap Ahok. Yusril mengajak harus mendorong penegakan hukum yang konsisten, adil dan beradab dengan menyampingkan segala kepentingan dan sentimen politik, yang kerap kali membuat kehilangan kejernihan berpikir secara obyektif.

Akhirnya, kalau kasus Ahok ini lanjut sampai ke pengadilan, maka pengadilanlah nanti yang akan memutuskan Ahok bersalah atau tidak. Selama proses penegakan hukum berlangsung, kata Yusril, maka asas praduga tidak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Seseorang baru dinyatakan bersalah jika telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Yusril menulis, proses penegakan hukum memang panjang dan berliku, karena itu sebagaimana halnya demokrasi, perlu kesabaran dan kedewasaan. Dalam tulisannya, Yusril berkeyakinan bahwa bagian terbesar umat Islam Indonesia menghendaki cara-cara demokratis dan menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dalam tulisannya, Yusril mengakhiri dengan mengatakan bahwa jika kemudian dilakukan tindakan diluar dari supremasi hukum yang legal maka akan berakhir seperti pada peristiwa-peristiwa revolusi. Bahkan dalam kasus ini akan berakhir menjadi kediktatoran.

“Lain halnya kalau kita menggunakan cara-cara revolusioner di luar hukum dan konstitusi. Hasilnya bisa cepat, namun sebagaimana kebanyakan revolusi, ujung-ujungnya bukan hukum dan demokrasi yang ditegakkan, yang tegak justru adalah kediktatoran,” pungkasnya. (asr)

Share

Video Popular