100 Tahun Sensor Film Indonesia, Didorong Perkuat Pesan Pendidikan

361
Ilustrasi film (Forbes)

JAKARTA – Saat puncak peringatan 100 tahun Sensor Film Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mengimbau Lembaga Sensor Film Indonesia dan segenap pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaran sensor film di Indonesia dapat mewujudkan film tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai sarana menyampaikan pesan pendidikan.

“Mari kita wujudkan film sebagai sarana menyampaikan pesan pendidikan,” kata Mendikbud, Mudajir Effendi pada malam puncak acara 100 tahun sensor film Indonesia, yang diselenggarakan di Gedung Film, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Puncak peringatan tahun ini mengangkat tema “Sensor Mandiri Wujud Kepribadian Bangsa”. Dengan tema tersebut, kata Mendikbud, sangat relevan dengan nuansa pemberdayaan semua pemangku kepentingan perfilman.

Dalam perfilman, Mendikbud mengatakan bahwa film berkaitan erat dengan imajinasi, dan ini harus dapat di ekspresikan dalam media yang dapat ditampilkan secara apik. “Melalui imajinasi ini perlu ditekankan nilai-nilai luhur. Dengan nilai ini imajinasi dapat lebih terarah,” jelas Mendikbud.

Pada perkembangannya banyak tokoh-tokoh bangsa yang pernah menjadi anggota Lembaga Sensor Film (LSF) Indonesia, seperti pada tahun 1946 LSF disebut dengan Komisi Pemeriksa Film. Tokoh tersebut diantaranya adalah Ali Sastroamidjojo, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Soebagio, RM. Soetarto, Anjar Asamara, Djajeng Asmara, dan Rooseno.

Mendikbud menambahkan, tugas LSF tidak hanya sekedar mengisi kemerdekaan, menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi lebih dari pada itu yakni mengikuti perkembangan teknologi, pengaruh globalisasi dan liberalisasi.

“LSF diharapkan dapat bekerja lebih profesional, transparan, akuntabel, memiliki integritas, dan tidak diskriminatif. Dengan itu, saya yakin LSF dapat benar-benar independen,” harap Mendikbud.

Perjalanan sensor Film Indonesia dimulai pada tahun 1916 melalui penetapan Ordonansi Film, Staatblad Van Nederland Indie, Nomor 276. Pada tanggal 18 Maret 1916 oleh Pemerintah Hindia Belanda mengawali penerapan sensor film Indonesia. Pergantian dari masa Pemerintahan Hindia Belanda ke Pemerintahan Pendudukan Jepang tahun 1942-1945 diikuti dengan perubahan arah kebijakan sensor.

Sejak masa pemerintahan Pendudukan Jepang, berlanjut terjadi perubahan masa peralihan 1945-1950, masa Pengawasan Film pada tahun 1950-1966, dan masa Sensor Film pada tahun 1966-1992. Sedangkan masa Badan Sensor Fim pada tahun 1966-1992, dan masa Lembaga Sensor Film mulai tahun 1992 sampai dengan saat ini.

Ketua Lembaga Sensor Film Indonesia Ahmad Yani Basuki mengatakan, keberadaan LSF sebagai pengemban peraturan perundang-undangan, dan sebagai wujud komitmen kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film. Selain itu juga, menjalankan tugas sensor film dan menetapkan klasifikasi batas umur bagi penonton film.

“Pada kesempatan ini kami mengajak semua pihak untuk bisa berperan serta dalam program sosialisasi budaya sensor mandiri,” tutup Ahmad. (asr)