JAKARTA – Isu hoax yang berseliweran dengan berbagai macam isu dinilai mengganggu stabilitas dan ketertiban negara. Bahkan saat tahapan Pilkada DKI Jakarta, isu bertebaran berkaitan Ahok mulai pro dan kontra. Bahkan ragam kabar bohong makin melebar hingga isu Rush Money atau imbauan penarikan uang secara besar-besaran.

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan secara keseluruhan isu hoax itu tak hanya diarahkan untuk mengacaukan perspesi masyarakat tentang situasi terkini, tetapi sebagai upaya untuk mengeskalasi atau memperlebar persoalan.

Menurut Bambang, isu hoax harus ditanggapi secara serius dan tindakan keras oleh negara. Lebih parah lagi,  pelaku penyebaran informasi sesat itu sudah masuk dalam ranah privat Kapolri dengan tujuan mengacak-acak sistem komando; memanipulasi informasi BIN, hingga upaya menimbulkan kecemasan, panik dan mendorong masyarakat atau nasabah bank menarik dana besar-besaran.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, pada konteks keamanan, kredibilitas dan urgensi rahasia negara, beberapa hoax itu mestinya dikategorikan sebagai masalah yang sensitif, karena bertujuan merusak kredibilitas Kapolri, institusi BIN.

Oleh karena itu, tegas Bambang, negara tidak boleh lagi menoleransi penebar informasi sesat, karena jelas-jelas sudah mengarah pada upaya merusak stabilitas keamanan, ketertiban umum dan merusak kondusifitas. Tindakan ini dilakukan agar kasus serupa tak kembali terulang pada kesempatan lain.

Meski demikian, Bamsoet menuturkan semuanya tidak tahu harus menyalahkan siapa. Tapi memang Basuki Purnama Tjahaja atau Ahok dituding melakukan penistaan agama, kehidupan berbangsa dan bernegara sontak ganjang-ganjing. Bahkan, masing-masing pihak merasa benar dan unjuk kekuatan. Bahkan lebih jauh, Presiden Jokowi dibuat pusing tujuh keliling atas kasus terkini.

Bambang mengatakan semestinya elemen masyarakat untuk memastikan proses hukum terhadap Ahok berjalan dengan benar. Akan tetapi, proses pengawalan dan pemantauan itu hendaknya tidak merusak kondusifitas dan kepastian.

“Menjadi kewajiban semua pihak untuk menjaga ketertiban umum. Termasuk membuang duri yang kini ada dalam daging NKRI kita,” pungkasnya dalam siaran pers tertulis, Senin (21/11/2016).  (asr)

 

 

Share

Video Popular