JAKARTA  – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tidak memberikan toleransi terhadap tindakan dan perilaku korupsi. Untuk itu, Kementerian Keuangan selalu mendukung segala upaya pemberantasan korupsi dan telah bekerjasama dengan berbagai pihak terutama aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama secara konkret dengan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam Operasi Tangan (OTT) atas oknum HS bersama pengusaha asal Surabaya RRN pada Senin (21/11/2016) lalu.

Kementerian Keuangan RI dalam keterangan resmi menyatakan, IBI telah memberikan dukungan informasi sejak beberapa waktu sebelum adanya penangkapan tersebut. Oknum HS merupakan pejabat Eselon III Direktorat Jenderal Pajak yang diduga terlibat dalam tindakan pengaturan nilai pajak.

Kemenkeu menyatakan oknum HS saat ini telah dibebastugaskan dari jabatan untuk mempermudah proses penyidikan kasusnya. Tindakan HS telah mencederai upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembenahan di bidang administrasi perpajakan, organisasi, dan Sumber Daya Manusia.

“Menteri Keuangan memastikan Direktorat Jenderal Pajak tetap fokus menjaga integritas, profesionalisme, dan bekerja optimal memenuhi target penerimaan pajak dan melayani masyarakat,” tulis keterangan resmi Kementerian Kuangan.

Sejak Kementerian Keuangan melaksanakan reformasi birokrasi, secara sistemik ruang gerak pelaku korupsi telah dipersempit. Hal ini merupakan komitmen penuh untuk memberantas korupsi, yang secara konkret antara lain melalui penandatanganan MoU pertukaran informasi dengan penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

Kementerian Keuangan mengklaim akan memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang terlibat tindak pidana korupsi, tanpa terkecuali. Kasus ini akan menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan untuk terus berkomitmen melaksanakan reformasi perpajakan.

Untuk memperkuat reformasi perpajakan, Menteri Keuangan juga membentuk Tim Reformasi Pajak sebagai bentuk menata kembali organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan bisnis proses serta peraturan perundang-undangan perpajakan terkait, sehingga meningkatkan trust kepada institusi dan perpajakan nasional.

Tersangka RRN yang diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a dan/atau pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan, tersangka HS sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a dan/atau pasal 12 huruf b dan/atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK saat mengamankan HS sesaat setelah menerima uang dari RRN. HS diamankan Penyidik KPK di daerah Kemayoran, Jakarta bersama uang sejumlah USD 148.500 yang ditemukan di mobil HS sekitar pukul 20.30 WIB. Tidak lama setelah itu Penyidik KPK mengamankan RRN di kediamannya di daerah Kemayoran. Selain itu, Penyidik KPK juga mengamankan 5 orang lainnya, yaitu 2 staf RRN di Jakarta dan 1 orang staf RRN di Surabaya serta seorang supir dan ajudan HS. (asr)

Share

Video Popular