Mahkamah Agung Kamboja pada Rabu (23/11/2016) menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada kedua mantan pemimpin Khmer Merah. Utusan khusus PBB mengatakan bahwa putusan tersebut mengirimkan sebuah pesan berupa peringatan kepada para pemimpin di dunia yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Secara khusus, ia menyebut Korea Utara.

BBC memberitakan bahwa MA Kamboja pada Rabu (23/11/2016) menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Khieu Samphan dan Nuon Chea. Kedua orang bekas pemimpin Khmer Merah tersebut dinyatakan bertanggung jawab terhadap pembantaian jutaan rakyat Kamboja di masa lalu.

“Pengadilan bagi Khmer Merah” yang menuntut pertanggungjawaban hukum kepada kedua pemimpinnya telah mendapat dukungan dari PBB pada 2014. Mahkamah Agung Kamboja tetap bertahan dengan putusan mereka sebelumnya. Dan kedua tersangka telah mendengarkan sendiri vonis yang diberikan pengadilan.

Nuon Chea yang sudah berusia 90 tahun adalah orang nomor dua di Partai Komunis Kamboja. Pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Komite Sentral Partai, orang nomor dua setelah Ketua Partai Komunis Kamboja Pol Pot tersebut ditangkap pada 2007 dengan tuduhan melakukan kejahatan kemanusian.

Mantan Kepala Negara Kamboja yang sudah berusia 85 tahun, Khieu Samphan pernah menjadi orang nomor 4, 5 di Khmer Merah. Pada tahun 1976 – 1979 ia menjabat sebagai ketua presidium negara dan ditangkap oleh pengadilan Khmer Merah pada 2007.

Seorang hakim Pengadilan Khmer Merah mengatakan, putusan vonis sebelumnya kepada Khieu Samphan dan Nuon Chea yang tidak peduli terhadap kehidupan rakyat Kamboja sudah dianggap tepat.

Sedikitnya 1.7 juta rakyat Kamboja telah tewas selama Khmer Merah berkuasa antara tahun 1975 – 1979. Reuters melaporkan, Sekjen PBB Utusan Khusus David Scheffer mengatakan bahwa putusan tersebut mengirimkan sebuah pesan yang ditujukan para pemimpin di dunia.

“Pemimpin Korea Utara mungkin yang perlu memberikan perhatian khusus terhadap apa yang terjadi hari ini. tuntutan keadilan internasional tidak berhenti tetapi bergerak maju,” kata David Scheffer.

Laporan yang diterbitkan PBB pada 2014 menyebutkan bahwa pemimpin Korut Kim Jong-un telah didakwa melakukan pelanggaran HAM dan karena itu memicu reaksi keras dari Pyongyang, termasuk serangkaian provokasi militer.

Korut sudah berulang kali melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dengan melakukan sejumlah uji coba senjata nuklir dan peluncuran rudal. Mereka pun sering mengeluarkan ancaman akan menghancurkan Korea Selatan yang menjadi sekutu AS. (sinatra/rmat)

Share

Video Popular